Jakarta, 11 Maret 2025 – Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, Andry Indrady, didampingi Pimpinan Tinggi Pratama dan jajaran menerima audiensi dari Civil Society Organization for Open Government Partnership (OGP) dalam rangka mempererat kolaborasi dan membahas langkah tindak lanjut pasca pertemuan OGP Asia-Pacific Regional Meeting (APRM) di Filipina.
Pertemuan ini membahas beberapa agenda diantaranya tindak lanjut hasil pertemuan OGP APRM, keterkaitan tugas dan fungsi BSK Hukum dengan OGP, serta rencana diseminasi White Paper Open Government Indonesia (OGI).
Gregorius Yoseph Laba, Peneliti dari Indonesia Judicial Research Society (IJRS), memaparkan latar belakang keterlibatan Indonesia dalam OGP, berbagai pencapaian yang telah diraih, dan potensi peran BSK Hukum dalam memperkuat implementasi OGI.
Kepala BSK Hukum menyambut positif kunjungan ini dan menegaskan bahwa prinsip-prinsip OGP sejalan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia juga menyatakan BSK Hukum akan menindaklanjuti audiensi ini dengan menyusun policy brief yang akan disampaikan kepada Menteri Hukum serta Wakil Menteri Hukum.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat keterlibatan BSK Hukum, pihak OGP juga mengundang Andry Indrady untuk hadir sebagai penanggap dalam acara peluncuran dan diseminasi White Paper Open Government Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Maret 2025.
Dengan sinergi ini, diharapkan implementasi prinsip-prinsip keterbukaan pemerintah semakin kuat, mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel bagi masyarakat Indonesia. (Aries, Humas BSK Hukum)
