.png "Hero Carousel BSK Hukum (1)")
Pelayanan Online Terpadu
Pengumuman
No Content Available
Next
Prev
Latest Post
Analisis Kebijakan untuk Regulasi Berkualitas: Kontribusi BSK Hukum dalam RUU Badan Usaha
Depok – Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) melalui Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum berkontribusi dalam pembahasan konsepsi Rancangan Undang-Undang...
Read moreDetails
Apel Pagi BPSDM Hukum dan BSK Hukum:Perkuat Disiplin Kerja, Tingkatkan Profesionalisme Pegawai
Depok, 19 Oktober 2026 – Apel pagi menjadi momentum penting untuk memperkuat kedisiplinan, menumbuhkan semangat kerja, serta meningkatkan komitmen pegawai...
Read moreDetails
Siaran PersKementerian Hukum RI
Sederhanakan 195 Permenkum Jadi 34, Menkum Perkuat Reformasi Regulasi Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) melakukan deregulasi dengan menyederhanakan 195 Peraturan...
Read moreDetails
Pelantikan Pejabat Manajerial dan Non Manajerial BSK Hukum: Menuju Kualitas Analisis Kebijakan yang semakin kuat
Depok - Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) melaksanakan Pelantikan Pejabat Non-Manajerial di Auditorium Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum...
Read moreDetailsApel Pagi Pegawai BSK Hukum dan BPSDM Hukum:Dorong Integrasi Sistem Kebijakan Antar-Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
Depok – Integrasi sistem kebijakan antar-Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah terus didorong di lingkungan Kementerian Hukum. Hal tersebut disampaikan dalam...
Read moreDetails
Badan Strategi Kebijakan Hukum merupakan salah satu Unit Kerja Eselon I (UKE-I) di lingkungan Kementerian Hukum RI, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum