Jakarta, 3 September 2026 – Sekretaris Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, Dwi Harnanto, bersama Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum, Veiby Sinta Koloay, mewakili BSK Hukum dalam rapat bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Kamis (3/9).
Rapat turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, serta jajaran Kementerian Hukum. Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPANRB, Nanik Murwati.
Pertemuan membahas tata kelola organisasi serta usulan perubahan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum. Dalam pembahasan tersebut, BSK Hukum turut berperan melalui hasil Analisis Kebijakan Blueprint Organisasi Kementerian Hukum sebagai salah satu bahan dalam mendukung proses penataan dan penguatan kelembagaan.
Hasil analisis tersebut menjadi bagian dari kontribusi BSK Hukum dalam memberikan perspektif berbasis kebijakan untuk memastikan penataan organisasi Kementerian Hukum berjalan efektif, sesuai kebutuhan organisasi, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum.
Kehadiran BSK Hukum dalam rapat ini sekaligus memperkuat sinergi dengan KemenPANRB dan unit kerja terkait dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan Kementerian Hukum yang lebih efektif, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan organisasi.
 (3)-120x86.png)
