BSK Kemenkum
  • Beranda
  • Profil
    • Sejarah Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM
    • Visi & Misi
    • Lokasi
    • Logo
  • Organisasi
    • Struktur Organisasi
    • Sekretariat
    • Profil Pimpinan Tinggi Madya & Pratama
    • Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
    • Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum
    • Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum
    • Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum
  • Layanan
    • Standar Pelayanan BSK Kumham
    • Pelayanan Kajian dan Penelitian
    • Pelayanan Penyediaan Narasumber
    • Pelayanan Elektronik Book (E-Book)
    • Pelayanan Elektronik Journal (E-Journal)
    • Pelayanan Perpustakaan
    • BSK Reform
    • Jenis Pelayanan dan Fasilitas
    • Maklumat Layanan
    • Reformasi Birokrasi BSK
      • Reformasi Birokrasi
      • Rencana Prioritas
    • Peraturan Terkait
      • Peraturan Perundang-Undangan
  • Produk
    • Statistik Sektoral
    • E-Book BSK
    • Isu Aktual
    • Ijin Prakarsa
    • Mandatori
    • Progsun
  • Publikasi
    • Informasi Publik
      • Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
      • Rencana Strategis (RENSTRA)
      • Rencana Kinerja (RENJA)
      • Indikator Kinerja Utama (IKU)
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Tahunan
      • Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
      • Laporan Barang Milik Negara
        • Pedoman & SOP Pengelolaan BMN Keadaan Darurat
      • Perjanjian Kinerja
      • Rencana Aksi BSK Hukum
      • Publikasi Dokumen Perencanaan
      • SOP
      • Pedoman
        • Pedoman Analisis Kebijakan
    • Prosiding
    • Berita
    • Berita Kantor Wilayah
    • Artikel Media
    • Artikel Populer
    • Info SDM
    • Pengumuman
    • Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
  • Jurnal
    • Jurnal Penelitian Hukum DeJure
    • Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
    • Jurnal Hak Asasi Manusia
  • Aplikasi
    • SipkumAI
    • Kumham Search
    • Literasi Kebijakan
    • Legal Policy Hub
    • Ejournal
    • JDIH
    • Survei 3AS
    • Balitbangkumham Press
    • Intraweb
Thursday, 29 October 2026
BSK Kemenkum
No Result
View All Result
Home Berita

FORUM KOMUNIKASI KEBIJAKAN

by Humas BSK
September 10, 2026
in Berita
Reading Time: 2 mins read
0
A A

“Ketahanan Energi Tak Bisa Sektoral, BSK Hukum dan DEN Perkuat Kolaborasi”

Jakarta, 3 September 2026 – Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum melalui Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P4H) bersama Tim Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) melaksanakan audiensi dan koordinasi dengan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Yudha, dalam rangka mematangkan persiapan Policy Talks dengan topik Ketahanan Energi.

Dalam audiensi tersebut, BSK Hukum menyampaikan konsep dan rencana pelaksanaan Policy Talks. Forum ini akan menghadirkan Kementerian/Lembaga (K/L) untuk memaparkan isu dan permasalahan ketahanan energi berdasarkan matriks pemetaan isu strategis yang telah disampaikan kepada BSK Hukum.

BSK Hukum berharap keterlibatan DEN tidak sebatas memberikan pemaparan umum mengenai ketahanan energi, tetapi juga menghadirkan sintesis dan kritik terhadap berbagai isu, permasalahan, serta usulan dari K/L. Hal tersebut diharapkan dapat menghasilkan benang merah dan mengidentifikasi isu strategis lintas sektor sebagai bahan penyusunan Policy Brief Nasional Ketahanan Energi.

Satya Yudha menyambut baik konsep Policy Talks dan menegaskan bahwa ketahanan energi tidak dapat dipandang secara sektoral. DEN memiliki posisi strategis dalam merumuskan dan mengawal kebijakan energi nasional, termasuk Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), serta langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor karena isu energi memiliki keterkaitan erat dengan berbagai bidang, seperti keuangan, perencanaan pembangunan, perhubungan, perindustrian, pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta lingkungan hidup.

Audiensi ini menghasilkan kesepahaman bahwa Policy Talks Ketahanan Energi perlu diarahkan tidak hanya untuk menghimpun pandangan sektoral, tetapi juga menghasilkan sintesis lintas sektor yang selaras dengan arah Kebijakan Energi Nasional. Hasil tersebut diharapkan dapat menjadi landasan dalam penyusunan Policy Brief Nasional Ketahanan Energi sekaligus mendorong penguatan kebijakan energi yang terpadu dan kolaboratif.

Previous Post

Menuju Regulasi Adaptif, BSK Hukum Bahas Deregulasi Permenkum

Next Post

BSK Hukum Matangkan Deregulasi Permenkum tentang Tata Kelola Kebijakan Publik

Related Posts

BSK Hukum Paparkan Hasil Evaluasi Kapasitas Layanan Ditjen AHU kepada Menteri Hukum
Berita

BSK Hukum Paparkan Hasil Evaluasi Kapasitas Layanan Ditjen AHU kepada Menteri Hukum

October 29, 2026
Upacara Hari Sumpah Pemuda ke-98, Gaungkan Semangat Pemuda untuk Indonesia
Berita

Upacara Hari Sumpah Pemuda ke-98, Gaungkan Semangat Pemuda untuk Indonesia

October 28, 2026
BSK Hukum Gelar FGD Penyusunan Policy Brief Nasional, Bahas Tiga Isu Strategis
Berita

BSK Hukum Gelar FGD Penyusunan Policy Brief Nasional, Bahas Tiga Isu Strategis

October 27, 2026
Berita

Apel Pagi BSK Hukum dan BPSDM Hukum, Tegaskan Tiga Fungsi Utama ASN

October 27, 2026
BSK Hukum Tingkatkan Kompetensi PPPK melalui Pelatihan Teknologi Informasi dan Sosialisasi Penguatan Tugas dan Fungsi
Berita

BSK Hukum Tingkatkan Kompetensi PPPK melalui Pelatihan Teknologi Informasi dan Sosialisasi Penguatan Tugas dan Fungsi

October 23, 2026
BSK Hukum Petakan Kebutuhan Organisasi, Perkuat Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Berita

BSK Hukum Petakan Kebutuhan Organisasi, Perkuat Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

October 22, 2026
Next Post
BSK Hukum Matangkan Deregulasi Permenkum tentang Tata Kelola Kebijakan Publik

BSK Hukum Matangkan Deregulasi Permenkum tentang Tata Kelola Kebijakan Publik

Ikuti Kami

  • Trending
  • Latest

Maraknya Budaya Seks Bebas di Era Globalisasi: Suatu Refleksi Moral

August 24, 2024
User Manual Responden – Aplikasi Indeks Layanan Kesekretariatan

User Manual Responden – Aplikasi Indeks Layanan Kesekretariatan

September 9, 2024

Dampak Pornografi dan Seks Bebas Terhadap Prestasi Akademik

August 22, 2024
PROBLEMATIKA POSISI INDONESIA PADA SENGKETA INVETASI DI FORUM  ARBITRASE INTERNATIONAL CENTER FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTE ICSID

PROBLEMATIKA POSISI INDONESIA PADA SENGKETA INVETASI DI FORUM ARBITRASE INTERNATIONAL CENTER FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTE ICSID

August 25, 2024
BSK Hukum Paparkan Hasil Evaluasi Kapasitas Layanan Ditjen AHU kepada Menteri Hukum

BSK Hukum Paparkan Hasil Evaluasi Kapasitas Layanan Ditjen AHU kepada Menteri Hukum

October 29, 2026
Upacara Hari Sumpah Pemuda ke-98, Gaungkan Semangat Pemuda untuk Indonesia

Upacara Hari Sumpah Pemuda ke-98, Gaungkan Semangat Pemuda untuk Indonesia

October 28, 2026
BSK Hukum Gelar FGD Penyusunan Policy Brief Nasional, Bahas Tiga Isu Strategis

BSK Hukum Gelar FGD Penyusunan Policy Brief Nasional, Bahas Tiga Isu Strategis

October 27, 2026

Apel Pagi BSK Hukum dan BPSDM Hukum, Tegaskan Tiga Fungsi Utama ASN

October 27, 2026

Recent News

BSK Hukum Paparkan Hasil Evaluasi Kapasitas Layanan Ditjen AHU kepada Menteri Hukum

BSK Hukum Paparkan Hasil Evaluasi Kapasitas Layanan Ditjen AHU kepada Menteri Hukum

October 29, 2026
Upacara Hari Sumpah Pemuda ke-98, Gaungkan Semangat Pemuda untuk Indonesia

Upacara Hari Sumpah Pemuda ke-98, Gaungkan Semangat Pemuda untuk Indonesia

October 28, 2026
BSK Hukum Gelar FGD Penyusunan Policy Brief Nasional, Bahas Tiga Isu Strategis

BSK Hukum Gelar FGD Penyusunan Policy Brief Nasional, Bahas Tiga Isu Strategis

October 27, 2026

Apel Pagi BSK Hukum dan BPSDM Hukum, Tegaskan Tiga Fungsi Utama ASN

October 27, 2026
BSK Kemenkum

Badan Strategi Kebijakan Hukum merupakan salah satu Unit Kerja Eselon I (UKE-I) di lingkungan Kementerian Hukum RI, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum

Ikuti Kami

Tentang Kami

Jalan Raya Gandul No.04, Cinere, Depok 16512
[ Pengaduan ] 0811 944 5504
bsk.kemenkum.go.id
bsk@kemenkum.go.id / humas.bskhukum@kemenkum.go.id
FAQ

Ok

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Profil
    • Sejarah Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM
    • Visi & Misi
    • Lokasi
    • Logo
  • Organisasi
    • Struktur Organisasi
    • Sekretariat
    • Profil Pimpinan Tinggi Madya & Pratama
    • Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
    • Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum
    • Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum
    • Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum
  • Layanan
    • Standar Pelayanan BSK Kumham
    • Pelayanan Kajian dan Penelitian
    • Pelayanan Penyediaan Narasumber
    • Pelayanan Elektronik Book (E-Book)
    • Pelayanan Elektronik Journal (E-Journal)
    • Pelayanan Perpustakaan
    • BSK Reform
    • Jenis Pelayanan dan Fasilitas
    • Maklumat Layanan
    • Reformasi Birokrasi BSK
      • Reformasi Birokrasi
      • Rencana Prioritas
    • Peraturan Terkait
      • Peraturan Perundang-Undangan
  • Produk
    • Statistik Sektoral
    • E-Book BSK
    • Isu Aktual
    • Ijin Prakarsa
    • Mandatori
    • Progsun
  • Publikasi
    • Informasi Publik
      • Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
      • Rencana Strategis (RENSTRA)
      • Rencana Kinerja (RENJA)
      • Indikator Kinerja Utama (IKU)
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Tahunan
      • Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
      • Laporan Barang Milik Negara
      • Perjanjian Kinerja
      • Rencana Aksi BSK Hukum
      • Publikasi Dokumen Perencanaan
      • SOP
      • Pedoman
    • Prosiding
    • Berita
    • Berita Kantor Wilayah
    • Artikel Media
    • Artikel Populer
    • Info SDM
    • Pengumuman
    • Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
  • Jurnal
    • Jurnal Penelitian Hukum DeJure
    • Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
    • Jurnal Hak Asasi Manusia
  • Aplikasi
    • SipkumAI
    • Kumham Search
    • Literasi Kebijakan
    • Legal Policy Hub
    • Ejournal
    • JDIH
    • Survei 3AS
    • Balitbangkumham Press
    • Intraweb

Copyright © 2024 Badan Strategi Kebijakan Hukum