Jakarta (11/07) Kepala Balitbang Hukum dan HAM, Asep Kurnia, mengahadiri rapat workshop penguatan zona integritas.Rapat ini digelar untuk menyusun materi yang akan dipergunakan oleh tim pendamping dalam penguatan kembali zona integritas di masing-masing UPT usulan wbk.
Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Sosial Min Usihen dengan dihadiri Staf Ahli Penguatan Reformasi Birokrasi, Nugroho, dan Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, Agus Hariadi. Menurut Agus, perlu ada kegiatan penguatan terhadap satker yang telah membangun WBK. “Harus ada proyeksi apakah akan tetap bertahan menjadi WBK atau juga dapat meningkat menjadi WBBM. Ini bisa dilihat dari progres nilainya tiap tahun,” ujar Agus.
Asep Kurnia menyampaikan bahwa Tim selalu berupaya menguatkan satker WBK dengan pemantauan. “Termasuk juga dalam program pemantauan pemanfaatan hasil riset Balitbangkumham,” jelasnya. Asep menjelaskan, program penguatan ditujukan kepada satker yang termasuk dalam staranas PK, satker WBK yang akan diusulkan menjadi WBBM dan 50 satker wilayah. Seluruhnya berjumlah total 67 satker.
Asep juga berharap agar program penguatan ini berhasil. “Saya harapkan setiap satker harus menguasai action plannya masing-masing,” ujarnya.
Program penguatan ini yang merupakan hasil kerjasama Kemenkumham dengan USAID dan Center for Detention Studies (CDS), bertujuan untuk mendorong satker yang diusulkan WBK WBBM supaya mendorong percepatan perbaikan. “Kekurangan yang telah diketahui harus segera diperbaiki sebelum Tim Penilai Nasional turun untuk melakukan penilaian,” saran Asep. (*Humas)
