Depok – Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) menggelar Rapat Pimpinan yang diikuti oleh para Pimpinan Tinggi Pratama pada Rabu (1/7). Rapat dipimpin langsung oleh Kepala BSK Hukum, Andry Indrady, dengan agenda utama membahas perkembangan pelaksanaan kajian di lingkungan BSK Hukum, persiapan Rapat Koordinasi Kementerian Hukum Semester I Tahun 2026, serta penguatan kualitas penyusunan naskah kebijakan.
Pada agenda pembahasan progres kajian, Kepala BSK Hukum menyampaikan bahwa beban kerja di bidang kajian terus mengalami peningkatan. Hal tersebut ditandai dengan semakin banyaknya permintaan penyusunan kajian dari berbagai unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum. Menyikapi kondisi tersebut, Kepala BSK Hukum menekankan pentingnya pemetaan keterkaitan dan sinkronisasi antar kajian agar setiap hasil analisis yang disusun saling mendukung, tidak tumpang tindih, serta mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang komprehensif.
Selanjutnya, dalam rangka persiapan Rapat Koordinasi Kementerian Hukum Semester I Tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada Kamis (2/7), Kepala BSK Hukum menyampaikan bahwa forum tersebut merupakan momentum strategis untuk mempererat sinergi antara Unit Pusat dan Kantor Wilayah. Oleh karena itu, para Kepala Pusat diarahkan untuk menyampaikan apresiasi kepada Kantor Wilayah atas pelaksanaan berbagai kegiatan mandatori, seperti Policy Talks dan SPAK-SPKP, memanfaatkan forum sebagai ruang diskusi dan penguatan koordinasi, serta mengingatkan kembali berbagai isu strategis yang menjadi perhatian Menteri Hukum.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BSK Hukum juga menegaskan pentingnya menjaga kualitas penyusunan naskah kebijakan. Menurutnya, BSK Hukum harus tetap mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan menjadi policy compass bagi para pengambil kebijakan, termasuk dalam menghadapi dinamika organisasi dan pergantian kepemimpinan di masa mendatang.
Untuk mewujudkan hal tersebut, seluruh pegawai BSK Hukum diharapkan terus meningkatkan kapasitas intelektual melalui budaya belajar yang berkelanjutan. Salah satunya dengan membiasakan diri untuk membaca secara lebih intensif guna memperluas wawasan, memperkuat kemampuan analisis, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis data, fakta, dan kebutuhan organisasi.
Melalui rapat pimpinan ini, BSK Hukum menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi internal, meningkatkan kualitas kajian strategis, serta menghadirkan rekomendasi kebijakan yang adaptif, inovatif, dan mampu mendukung pengambilan keputusan yang tepat di lingkungan Kementerian Hukum.
