• Beranda
  • Profil
    • Sejarah Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM
    • Visi & Misi
    • Lokasi
    • Logo
  • Organisasi
    • Struktur Organisasi
    • Sekretariat
    • Profil Pimpinan Tinggi Madya & Pratama
    • Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
    • Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum
    • Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum
    • Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum
  • Layanan
    • Standar Pelayanan BSK Kumham
    • Pelayanan Kajian dan Penelitian
    • Pelayanan Penyediaan Narasumber
    • Pelayanan Elektronik Book (E-Book)
    • Pelayanan Elektronik Journal (E-Journal)
    • Pelayanan Perpustakaan
    • BSK Reform
    • Jenis Pelayanan dan Fasilitas
    • Maklumat Layanan
    • Reformasi Birokrasi BSK
      • Reformasi Birokrasi
      • Rencana Prioritas
    • Peraturan Terkait
      • Peraturan Perundang-Undangan
  • Produk
    • Pustala
    • Pusaka PPH
    • Pusyankumham
    • Pusevin
    • E-Book BSK
  • Publikasi
    • Informasi Publik
      • Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
      • Rencana Strategis (RENSTRA)
      • Rencana Kinerja (RENJA)
      • Indikator Kinerja Utama (IKU)
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Tahunan
      • Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
      • Laporan Barang Milik Negara
        • Pedoman & SOP Pengelolaan BMN Keadaan Darurat
      • Perjanjian Kinerja
      • Rencana Aksi BSK Hukum
      • Publikasi Dokumen Perencanaan
      • SOP
      • Pedoman
        • Pedoman Analisis Kebijakan
    • Prosiding
    • Berita
    • Berita Kantor Wilayah
    • Artikel Media
    • Artikel Populer
    • Info SDM
    • Pengumuman
    • Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
  • Jurnal
    • Jurnal Penelitian Hukum DeJure
    • Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
    • Jurnal Hak Asasi Manusia
  • Aplikasi
    • SipkumAI
    • Kumham Search
    • Literasi Kebijakan
    • Legal Policy Hub
    • Ejournal
    • JDIH
    • Survei 3AS
    • Balitbangkumham Press
    • Intraweb
Monday, 13 July 2026
  • Beranda
  • Profil
    • Sejarah Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM
    • Visi & Misi
    • Lokasi
    • Logo
  • Organisasi
    • Struktur Organisasi
    • Sekretariat
    • Profil Pimpinan Tinggi Madya & Pratama
    • Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
    • Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum
    • Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum
    • Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum
  • Layanan
    • Standar Pelayanan BSK Kumham
    • Pelayanan Kajian dan Penelitian
    • Pelayanan Penyediaan Narasumber
    • Pelayanan Elektronik Book (E-Book)
    • Pelayanan Elektronik Journal (E-Journal)
    • Pelayanan Perpustakaan
    • BSK Reform
    • Jenis Pelayanan dan Fasilitas
    • Maklumat Layanan
    • Reformasi Birokrasi BSK
      • Reformasi Birokrasi
      • Rencana Prioritas
    • Peraturan Terkait
      • Peraturan Perundang-Undangan
  • Produk
    • Pustala
    • Pusaka PPH
    • Pusyankumham
    • Pusevin
    • E-Book BSK
  • Publikasi
    • Informasi Publik
      • Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
      • Rencana Strategis (RENSTRA)
      • Rencana Kinerja (RENJA)
      • Indikator Kinerja Utama (IKU)
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Tahunan
      • Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
      • Laporan Barang Milik Negara
        • Pedoman & SOP Pengelolaan BMN Keadaan Darurat
      • Perjanjian Kinerja
      • Rencana Aksi BSK Hukum
      • Publikasi Dokumen Perencanaan
      • SOP
      • Pedoman
        • Pedoman Analisis Kebijakan
    • Prosiding
    • Berita
    • Berita Kantor Wilayah
    • Artikel Media
    • Artikel Populer
    • Info SDM
    • Pengumuman
    • Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
  • Jurnal
    • Jurnal Penelitian Hukum DeJure
    • Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
    • Jurnal Hak Asasi Manusia
  • Aplikasi
    • SipkumAI
    • Kumham Search
    • Literasi Kebijakan
    • Legal Policy Hub
    • Ejournal
    • JDIH
    • Survei 3AS
    • Balitbangkumham Press
    • Intraweb
No Result
View All Result
BSK Kemenkum
No Result
View All Result
Home Berita

Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I 2026, Menteri Hukum Tegaskan Peran Strategis BSK Hukum dalam Perumusan Kebijakan

Humas BSK by Humas BSK
July 2, 2026
in Berita
0
0

Jakarta, 2 Juli 2026 – Kementerian Hukum menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Kementerian Hukum Tahun 2026 di Graha Pengayoman, Jakarta. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan kinerja pada semester pertama, sekaligus menyusun langkah strategis dalam mencapai target kinerja hingga akhir tahun.

Rapat koordinasi dihadiri oleh Menteri Hukum, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), jajaran Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian Hukum, serta para mitra strategis Kementerian Hukum.

Dalam laporannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja Semester I Tahun 2026, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program, serta merumuskan langkah-langkah strategis guna memastikan seluruh target dan tujuan Kementerian Hukum dapat tercapai secara optimal.

Lebih lanjut, Nico Afinta berharap seluruh rencana kerja pada Semester II Tahun 2026 dapat terlaksana dengan baik melalui penguatan koordinasi, kolaborasi, dan komitmen seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum.

Pada kesempatan tersebut, Menteri PANRB, Rini Widyantini, menyampaikan apresiasinya atas peningkatan capaian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum. Menurutnya, berbagai kemajuan yang telah diraih perlu terus diperkuat melalui peningkatan integritas organisasi serta kualitas akuntabilitas kinerja.

“Penguatan integritas dan kualitas akuntabilitas kinerja merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan tata kelola yang semakin kuat, Kementerian Hukum akan mampu menghadirkan layanan hukum yang terpercaya, memberikan kepastian hukum, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PANRB juga menyerahkan penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada delapan Kantor Wilayah Kementerian Hukum sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dalam membangun birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Sementara itu, dalam sambutan pembukaannya, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa seluruh capaian yang diraih Kementerian Hukum merupakan bagian dari pelaksanaan amanah untuk mendukung dan mewujudkan program-program prioritas Presiden.

Ia menyampaikan bahwa keberhasilan yang dicapai hingga saat ini merupakan hasil kerja keras, dedikasi, dan kolaborasi seluruh jajaran Kementerian Hukum.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum atas kerja keras dan dedikasinya. Seluruh capaian yang kita raih hari ini merupakan hasil kerja bersama dalam menjalankan amanah untuk mendukung program prioritas Presiden,” ungkap Menteri Hukum.

Menteri Hukum juga menegaskan bahwa setiap Unit Kerja Eselon I memiliki peran, program, dan capaian strategis yang saling mendukung dalam mewujudkan tujuan organisasi. Salah satu unit yang mendapat perhatian khusus adalah Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum).

Menurutnya, BSK Hukum kini telah bertransformasi menjadi unit yang memiliki posisi sangat strategis dalam proses perumusan kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum.

“BSK Hukum dahulu dikenal hanya sebagai unit yang sekadar ada. Namun saat ini, BSK Hukum menjadi salah satu unit yang sangat strategis dan penting. Tidak ada kebijakan yang saya keluarkan atau saya tandatangani tanpa terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari BSK Hukum,” tegas Supratman Andi Agtas.

Pernyataan tersebut menjadi pengakuan atas semakin kuatnya peran BSK Hukum sebagai think tank Kementerian Hukum yang menghasilkan analisis, kajian, dan rekomendasi kebijakan berbasis data dan bukti (evidence-based policy). Melalui penguatan fungsi strategis tersebut, BSK Hukum diharapkan terus memberikan kontribusi dalam mendukung penyusunan kebijakan hukum yang berkualitas, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional.

Previous Post

BSK Hukum Perkuat Sinergi dan Kualitas Kajian Jelang Rakor Kementerian Hukum Semester I 2026

Next Post

Menkum Supratman Pertegas Komitmen Mendorong Tata Kelola Royalti Untuk Musik dan Jurnalistik di Forum Dialog 194 Negara

Next Post
Menkum Supratman Pertegas Komitmen Mendorong Tata Kelola Royalti Untuk Musik dan Jurnalistik di Forum Dialog 194 Negara

Menkum Supratman Pertegas Komitmen Mendorong Tata Kelola Royalti Untuk Musik dan Jurnalistik di Forum Dialog 194 Negara

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ikuti Kami

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Maraknya Budaya Seks Bebas di Era Globalisasi: Suatu Refleksi Moral

August 24, 2024
User Manual Responden – Aplikasi Indeks Layanan Kesekretariatan

User Manual Responden – Aplikasi Indeks Layanan Kesekretariatan

September 9, 2024

Dampak Pornografi dan Seks Bebas Terhadap Prestasi Akademik

August 22, 2024

Sosialisasi Indeks Layanan Kesekretariatan

September 9, 2024

Sosialisasi Indeks Layanan Kesekretariatan

1
Tingkatkan Kualitas Kepenulisan, BSK Kumham Adakan Workshop

Tingkatkan Kualitas Kepenulisan, BSK Kumham Adakan Workshop

1

DIPA Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM tahun 2021

0

DIPA Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM tahun 2022

0
Kepala BSK Hukum Suarakan Komitmen Indonesia dalam Penyusunan Panduan UNESCO tentang Kompensasi Adil bagi Karya Jurnalistik

Kepala BSK Hukum Suarakan Komitmen Indonesia dalam Penyusunan Panduan UNESCO tentang Kompensasi Adil bagi Karya Jurnalistik

July 9, 2026
Sharing Session Pengukuran IKK: BSK Hukum Bagikan Praktik Baik Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti kepada Mahkamah Konstitusi RI

Sharing Session Pengukuran IKK: BSK Hukum Bagikan Praktik Baik Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti kepada Mahkamah Konstitusi RI

July 7, 2026
Menkum Supratman Pertegas Komitmen Mendorong Tata Kelola Royalti Untuk Musik dan Jurnalistik di Forum Dialog 194 Negara

Menkum Supratman Pertegas Komitmen Mendorong Tata Kelola Royalti Untuk Musik dan Jurnalistik di Forum Dialog 194 Negara

July 6, 2026
Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I 2026, Menteri Hukum Tegaskan Peran Strategis BSK Hukum dalam Perumusan Kebijakan

Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I 2026, Menteri Hukum Tegaskan Peran Strategis BSK Hukum dalam Perumusan Kebijakan

July 2, 2026

Recent News

Kepala BSK Hukum Suarakan Komitmen Indonesia dalam Penyusunan Panduan UNESCO tentang Kompensasi Adil bagi Karya Jurnalistik

Kepala BSK Hukum Suarakan Komitmen Indonesia dalam Penyusunan Panduan UNESCO tentang Kompensasi Adil bagi Karya Jurnalistik

July 9, 2026
Sharing Session Pengukuran IKK: BSK Hukum Bagikan Praktik Baik Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti kepada Mahkamah Konstitusi RI

Sharing Session Pengukuran IKK: BSK Hukum Bagikan Praktik Baik Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti kepada Mahkamah Konstitusi RI

July 7, 2026
Menkum Supratman Pertegas Komitmen Mendorong Tata Kelola Royalti Untuk Musik dan Jurnalistik di Forum Dialog 194 Negara

Menkum Supratman Pertegas Komitmen Mendorong Tata Kelola Royalti Untuk Musik dan Jurnalistik di Forum Dialog 194 Negara

July 6, 2026
Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I 2026, Menteri Hukum Tegaskan Peran Strategis BSK Hukum dalam Perumusan Kebijakan

Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I 2026, Menteri Hukum Tegaskan Peran Strategis BSK Hukum dalam Perumusan Kebijakan

July 2, 2026
BSK Kemenkum

Badan Strategi Kebijakan Hukum merupakan salah satu Unit Kerja Eselon I (UKE-I) di lingkungan Kementerian Hukum RI, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum

Ikuti Kami

Total Visitors
8388607
0
Visitors Today
0
Live visitors

Tentang Kami

Jalan Raya Gandul No.04, Cinere, Depok 16512
[ Pengaduan ] 0811 944 5504
bsk.kemenkum.go.id
bsk@kemenkum.go.id / humas.bskhukum@kemenkum.go.id
FAQ

Copyright © 2024 Badan Strategi Kebijakan Hukum

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Profil
    • Sejarah Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM
    • Visi & Misi
    • Lokasi
    • Logo
  • Organisasi
    • Struktur Organisasi
    • Sekretariat
    • Profil Pimpinan Tinggi Madya & Pratama
    • Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
    • Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum
    • Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum
    • Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum
  • Layanan
    • Standar Pelayanan BSK Kumham
    • Pelayanan Kajian dan Penelitian
    • Pelayanan Penyediaan Narasumber
    • Pelayanan Elektronik Book (E-Book)
    • Pelayanan Elektronik Journal (E-Journal)
    • Pelayanan Perpustakaan
    • BSK Reform
    • Jenis Pelayanan dan Fasilitas
    • Maklumat Layanan
    • Reformasi Birokrasi BSK
      • Reformasi Birokrasi
      • Rencana Prioritas
    • Peraturan Terkait
      • Peraturan Perundang-Undangan
  • Produk
    • Pustala
    • Pusaka PPH
    • Pusyankumham
    • Pusevin
    • E-Book BSK
  • Publikasi
    • Informasi Publik
      • Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
      • Rencana Strategis (RENSTRA)
      • Rencana Kinerja (RENJA)
      • Indikator Kinerja Utama (IKU)
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Tahunan
      • Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
      • Laporan Barang Milik Negara
      • Perjanjian Kinerja
      • Rencana Aksi BSK Hukum
      • Publikasi Dokumen Perencanaan
      • SOP
      • Pedoman
    • Prosiding
    • Berita
    • Berita Kantor Wilayah
    • Artikel Media
    • Artikel Populer
    • Info SDM
    • Pengumuman
    • Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
  • Jurnal
    • Jurnal Penelitian Hukum DeJure
    • Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
    • Jurnal Hak Asasi Manusia
  • Aplikasi
    • SipkumAI
    • Kumham Search
    • Literasi Kebijakan
    • Legal Policy Hub
    • Ejournal
    • JDIH
    • Survei 3AS
    • Balitbangkumham Press
    • Intraweb

Copyright © 2024 Badan Strategi Kebijakan Hukum

Skip to content
Open toolbar Accessibility Tools

Accessibility Tools

  • Increase TextIncrease Text
  • Decrease TextDecrease Text
  • GrayscaleGrayscale
  • High ContrastHigh Contrast
  • Negative ContrastNegative Contrast
  • Light BackgroundLight Background
  • Links UnderlineLinks Underline
  • Readable FontReadable Font
  • Reset Reset