Jakarta – Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum yang diwakili oleh Sekretaris BSK Hukum, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, serta jajaran Tim Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) Kementerian Hukum menghadiri kegiatan Pembahasan Teknis Forum Komunikasi Kebijakan yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kamis (25/6).
Kegiatan ini membahas upaya optimalisasi Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) dari aspek sinergitas, kelembagaan, serta penguatan berbagai kegiatan kolaboratif guna mendukung peningkatan kualitas kebijakan publik. Dalam forum tersebut, LAN menegaskan pentingnya FKK sebagai wadah kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam menghasilkan kebijakan yang lebih terintegrasi, mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta mengurangi ego sektoral yang berpotensi menghambat efektivitas program pemerintah.
Sebagai bagian dari upaya penguatan FKK, LAN menyampaikan sejumlah rencana strategis, antara lain pembentukan kepengurusan FKK melalui Keputusan Kepala LAN dan penentuan logo FKK ini sebagai langkah jangka pendek yang akan dilakukan, serta pembentukan badan hukum FKK sebagai langkah jangka panjang guna memperkuat keberlanjutan kelembagaan forum dan memberikan dampak yang nyata.
Dalam pembahasan tersebut juga ditindaklanjuti hasil Kick Off Meeting FKK Kementerian Hukum yang telah dilaksanakan pada 17 Juni 2026. Beberapa agenda kolaboratif yang direncanakan meliputi penyelenggaraan Policy Talks, Podcast Kebijakan, kolaborasi penyusunan Policy Brief dan Policy Paper, webinar tematik, Focus Group Discussion (FGD) tematik, penerbitan Policy Bulletin, pengembangan kompetensi, serta berbagai agenda kolaboratif lainnya yang akan terus dikembangkan.
Pada kesempatan tersebut, BSK Hukum menyampaikan bahwa implementasi FKK yang telah dilakukan Kementerian Hukum tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga telah diperluas hingga tingkat wilayah melalui penguatan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JF AK), Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK), serta kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Dalam pelaksanaannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan berbagai stakeholder terkait, dengan melibatkan LAN serta Ikatan Analis Kebijakan Indonesia (INAKI). Kegiatan tersebut tidak hanya menyasar JF Analis Kebijakan, tetapi juga melibatkan profesi lain yang berkaitan dengan kebijakan dan regulasi, seperti analis hukum, perencana, dan perancang peraturan perundang-undangan.
Melalui sinergi dan kolaborasi yang semakin kuat, FKK diharapkan dapat menjadi wadah strategis dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih berkualitas, inklusif, dan berbasis bukti untuk mendukung pembangunan hukum nasional.
