Jakarta, 9 Februari 2026 — Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum menyampaikan hasil analisis strategi terhadap Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas (PT) dan Yayasan dalam Berita Negara (BN) dan Tambahan Berita Negara (TBN). Paparan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Wakil Menteri Hukum.
Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Hukum, Edwar O.S. Hiariej, dan dihadiri oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Staf Khusus Menteri Hukum Bidang Hubungan Luar Negeri, serta Tim Kajian BSK Hukum.
Dalam paparannya, Kepala BSK Hukum menjelaskan analisis terhadap kondisi pengaturan dan mekanisme pengumuman BN dan TBN yang berlaku saat ini, serta kondisi ideal yang diharapkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum. Berdasarkan hasil analisis tersebut, BSK Hukum mengusulkan tiga skema reposisi pengumuman BN dan TBN sebagai alternatif kebijakan.
Melalui diskusi yang mendalam serta dengan mempertimbangkan masukan dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Staf Khusus Menteri Hukum, pembahasan dilakukan dengan mengedepankan tujuan bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menanggapi paparan tersebut, Wakil Menteri Hukum RI menyetujui opsi yang dinilai paling optimal karena memberikan manfaat bagi para pihak terkait, serta menginstruksikan penjadwalan pertemuan lanjutan dengan pihak-pihak terkait guna pendalaman dan tindak lanjut pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Hukum tersebut.
