Jakarta, 3 Februari 2025 – Dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga, di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia,serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melaksanakan Apel Pagi Bersama.
Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, dalam amanatnya menegaskan bahwa apel ini bukan sekadar rutinitas seremonial, tetapi juga menjadi ajang silaturahmi, berbagi informasi strategis, serta membangun sinergi yang lebih erat di tengah dinamika perubahan kelembagaan yang masih berlangsung. Salah satu agenda utama yang menjadi perhatian adalah sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah dilaksanakan sebelumnya. Undang-undang ini akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan memerlukan komitmen bersama dalam implementasinya.
Dalam kesempatan tersebut, Eddy Hiariej juga menekankan pentingnya menyikapi kebijakan pemerintah terkait efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk membatasi belanja non-prioritas yang tidak memiliki output yang terukur.
’’Kita juga harus menyikapi kebijakan pemerintah mengenai efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN. Instruksi ini mengatur tentang pembatasan belanja non-prioritas yang tidak memiliki output yang terukur. Artinya, meskipun ada pembatasan anggaran, kita tetap dituntut untuk menghasilkan kinerja yang maksimal dan berkualitas. Kebijakan efisiensi yang menjadi arahan Presiden antara lain adalah mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%, membatasi kegiatan seremonial maupun Focus Group Discussion (FGD), membatasi honorarium tim, serta memfokuskan anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik.’’ Ujarnya.
Kegiatan Apel Pagi Bersama ini dilaksanakan secara hybrid yang terpusat di Lapangan Upacara Kementerian Hukum dan HAM dan diikuti seluruh pegawai Unit Pusat dan Kantor Wilayah diantaranya Pimpinan Tinggi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Seluruh Pegawai Badan Strategi Kebijakan Hukum.
Apel Pagi Bersama ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga serta mendukung implementasi kebijakan pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang lebih efisien dan efektif.
