Jakarta – Sekretaris BSK Hukum ikuti Soft Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2024 yang digelar Kementerian Hukum bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Senin (20/01).
Kegiatan ini berlangsung secara terpusat dari Ruang Rapat Soepomo, Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkum, dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kemenkum, Nico Afinta, Inspektur Jenderal Kemenkum, Reynhard Silitonga, perwakilan BPK RI sebagai penanggung jawab, Ida Irawati, Para Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Dalam sambutanya, Sekretaris Jenderal Kemenkum, Nico Afinta, menyampaikan bahwa Soft Entry Meeting ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi, dan diperlukan penguatan kerja sama dan komitmen antarunit.
“Ini merupakan salah satu upaya penting untuk mendorong perbaikan kinerja, dengan cara meningkatkan akuntabilitas Laporan Keuangan, dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) serta sebagai bentuk Komitmen kita dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, “ tutur Nico.
Nico juga berharap laporan keuangan tahun 2024 dapat tersusun dengan baik dan sistematis, sehingga Kemenkumham dapat kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Penanggung Jawab Kegiatan Pemeriksaan BPK RI, Ida Irawati, mengatakan pemeriksa harus membangun komunikasi yang efisien dan efektif di seluruh proses pemeriksaan, supaya proses pemeriksaan berjalan dengan lancar dan hasil pemeriksaan dapat dimengerti dan ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggung jawab dan/atau pemangku kepentingan terkait.
Acara ini ditutup dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Tim Pemeriksa Laporan Keuangan BPK, kepada Sekjen Kemenkum.
