Jakarta, 20 Januari 2025 – Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum menggelar kegiatan Penguatan Reformasi Birokrasi (RB) dirangkaikan dengan Penandatangan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang diikuti oleh Para Pimpinan Tinggi dan Seluruh Pegawai BSK Hukum. Penandatangan Perjanjian Kinerja dilakukan oleh Pimpinan Tinggi dan Pejabat Manajerial di lingkungan BSK Hukum. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen BSK Hukum dalam mendukung tercapainya target kinerja yang efektif, efisien, dan akuntabel, sebagai upaya peningkatan kinerja dan pelayanan publik yang lebih baik.
Adapun Reformasi Birokrasi termuat dalam Asta Cita serta Poin Kunci Arahan Presiden guna memperkuat Reformasi Birokrasi dalam memberikan pelayanan terbaik. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris BSK Hukum dan dilanjutkan dengan Arahan Kepala BSK Hukum dalam rangka memberikan Penguatan Reformasi Birokrasi kepada seluruh pegawai.
Dalam sambutannya Kepala BSK Hukum,Andry Indrady, mengatakan bahwa dalam pelaksanaan RB dibutuhkan komitmen dan motivasi. “RB bukan hal yang baru bagi BSK Hukum, karena BSK Hukum merupakan Satker yang memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dalam pelaksanaan RB dibutuhkan keterlibatan, komitmen dan motivasi baik dari pimpinan maupun seluruh pegawai di lingkungan BSK Hukum, sehingga pelaksanaan RB pada tahun 2025 dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan,’’ ujar Andry.
