Revisi UU Bantuan Hukum Harus Mampu Mengatur Keterlibatan Paralegal Tanpa Tumpang Tindih Dengan Aturan Sejenisnya

Jakarta (04/02) – Peneliti Balitbangkumham, Eko Noer Kristiyanto, mengatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini tercantum dalam pasal 28D Undang-undang Dasar 1945. Sehingga tidak ada alasan bagi kelompok tidak mampu dan rentan seperti penyadang disabilitas serta korban kekerasaan seksual untuk tidak mendapatkan perlindungan hukum. Dalam UU no 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penerima bantuan hukum masih terbatas pada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Hal ini tersurat dalam pasal 1 dan pasal 5 dimana tertulis “Penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.” Penelitian yang dilakukan Balitbangkumham merekomendasikan agar dalam rancangan revisi undang-undang bantuan hukum definisi ini dapat diperluas.

Eko menambahkan dalam praktiknya, pemberian bantuan hukum sering terkendala oleh jumlah pemberi bantuan hukum. Terbatasnya jumlah advokat pro bono membuat paralegal seringkali harus dilibatkan dalam proses pendampingan. Menurut Eko, revisi UU Bantuan Hukum harus mampu mengatur keterlibatan paralegal tanpa tumpang tindih dengan aturan sejenisnya. Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Provinsi DIY, Eko Suswanto, menyampaikan bahwa saat ini pemda sudah melakukan koordinasi dengan Kemenkumham dalam memberikan bantuan hukum terutama kepada warga miskin dan kelompok rentan. Namun, terdapat batasan bagi pelaku Extra Ordinary Crime seperti pembunuhan berencana, pemerkosaan, narkoba, terorisme dan KDRT. “Jadi tidak semua orang kami berikan bantuan hukum walaupun dia termasuk warga miskin, kecuali jika kami melihat bahwa kasus itu termasuk kasus jebakan mungkin akan kami bantu,” tambahnya.

Diskusi mengenai Urgensi Perubahan UU no 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan rangkaian diskusi daring OPini yang ketiga setelah sebelumnya diselenggarakan di Kanwil Banten dan Kanwil Jawa Tengah. Selain narasumber tersebut, OPini yang dilaksanakan Kanwil Yogyakarta turut menghadirkan Narasumber lain Prof. Dr. H. Tata Wijayanti, S.H., M.Hum Guru Besar Hukum Acara Perdata UGM . (*Humas)