Depok – Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum terus memperkuat sinergi dengan perguruan tinggi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi analisis serta strategi kebijakan hukum. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui rapat pembahasan konsep Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BSK Hukum dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ), Rabu (11/11).
Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris BSK Hukum, Dwi Harnanto, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk membangun kolaborasi yang lebih konkret antara BSK Hukum dan dunia akademik, khususnya dalam mendukung penguatan kualitas kebijakan hukum melalui pemanfaatan data dan hasil kajian.
Menurutnya, sinergi kedua pihak diharapkan tidak hanya terbatas pada koordinasi kelembagaan, tetapi juga mencakup pertukaran dan pemanfaatan data, pengembangan kajian kebijakan, serta penguatan akses terhadap jurnal dan publikasi ilmiah. Dengan demikian, hasil penelitian dan kajian akademis dapat menjadi salah satu sumber referensi dalam penyusunan rekomendasi kebijakan hukum yang lebih komprehensif dan berbasis bukti (evidence-based policy).
Pertemuan ini turut dihadiri oleh tim dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang bersama jajaran BSK Hukum membahas konsep dan ruang lingkup kerja sama, termasuk peluang kolaborasi yang dapat dikembangkan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak.
Melalui pembahasan PKS ini, BSK Hukum berharap terbangun hubungan kelembagaan yang berkelanjutan dengan UPN Veteran Jakarta, sehingga potensi dan sumber daya yang dimiliki kedua institusi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penguatan analisis kebijakan hukum.
Kolaborasi ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen BSK Hukum dalam memperluas jejaring strategis dengan perguruan tinggi guna menghasilkan kebijakan hukum yang berkualitas, adaptif, dan berdampak bagi masyarakat.
