Jakarta (09/02) – Peneliti Balitbangkumham, Oki Wahyu Budijanto, memaparkan dampak Law and Human Right Center yang mati suri selama 10 tahun terakhir. Terdapat 3.143 peraturan yang bermasalah dan banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan masyarakat. Hal itu mendorong Menteri Hukum dan HAM melakukan revitalisasi Law and Human Right Centre di seluruh Kanwil dengan tujuan salah satunya membantu pemda melakukan harmonisasi peraturan didaerahnya.
Oki juga menjelaskan tujuan revitalisasi Law and Human Right Centre di kanwil tidak sekedar menunjukkan eksistensi Kemenkumham di wilayah. Sistem ini juga harus mampu berkontribusi aktif dan positif bagi pembangunan hukum dan HAM di Indonesia. “Tugas besar ini tidak hanya sekedar pengharmonisasian perda, tapi juga soal layanan hukum dan HAM, serta layanan pemasyarakatan dan keimigrasian,” jelas Oki. S
ementara itu, Analis Permasalahan Hukum Biro Hukum Sumatera Barat, M. Rezha Fahlevie, mengapresiasi upaya pemerintah untuk melakukan revitalisasi Law dan Human Right Centre, terutama di wilayah Sumatera Barat. “Dengan adanya Law and Human Right Centre akan membantu pemda, khususnya biro hukum, menghasilkan produk hukum yang baik, terutama dalam hal pengharmonisasian perda,” ujar Rezha.
Kegiatan diskusi di Kantor Wilayah Sumatera Barat merupakan diskusi keempat dari rangkaian kegiatan OPini yang akan diselenggarakan di 33 kantor Wilayah Kemenkumham. Diskusi kali ini turut menghadirkan Dian Bakti Setiawan, Dosen/Ketua Pusat Studi HAM FH Universitas Andalas. (*Humas)
 (3)-120x86.png)
