Jakarta (9/9) – Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM mengadakan pertemuan dengan mengundang para Pimpinan Tinggi Pratama untuk membahas restrukturisasi politeknik Kementrian Hukum dan HAM. Terkait dengan surat keputusan khusus Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) kurikulum pembelajaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masih belum memadai secara menyeluruh.
“Saat ini baru ada dua pelayanan yang diampu oleh Politeknik Kementerian Hukum dan HAM, yaitu Keimigrasian dan Pemasyarakatan, padahal pelayanan publik di Kementerian Hukum dan HAM lebih dari itu, ada pelayanan Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum, dan Perancangan Undang-Undang, maka dari itu ke depan harapannya ada jurusan yang bisa menghasilkan lulusan yang berkualitas,” Ujar Iwan Kurniawan, Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM pada pertemuan siang tadi.
Restrukturisasi ini dilakukan agar dihasilkan SDM yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan Kementrian Hukum dan HAM. Terkait dengan penempatan pada imigrasi, pemasyarakatan, pelayanan hukum serta pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih baik dan optimal.(*Humas)
 (3)-120x86.png)
