BSK Kemenkum
  • Beranda
  • Profil
    • Sejarah Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM
    • Visi & Misi
    • Lokasi
    • Logo
  • Organisasi
    • Struktur Organisasi
    • Sekretariat
    • Profil Pimpinan Tinggi Madya & Pratama
    • Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
    • Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum
    • Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum
    • Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum
  • Layanan
    • Standar Pelayanan BSK Kumham
    • Pelayanan Kajian dan Penelitian
    • Pelayanan Penyediaan Narasumber
    • Pelayanan Elektronik Book (E-Book)
    • Pelayanan Elektronik Journal (E-Journal)
    • Pelayanan Perpustakaan
    • BSK Reform
    • Jenis Pelayanan dan Fasilitas
    • Maklumat Layanan
    • Reformasi Birokrasi BSK
      • Reformasi Birokrasi
      • Rencana Prioritas
    • Peraturan Terkait
      • Peraturan Perundang-Undangan
  • Produk
    • Statistik Sektoral
    • E-Book BSK
    • Isu Aktual
    • Ijin Prakarsa
    • Mandatori
    • Progsun
  • Publikasi
    • Informasi Publik
      • Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
      • Rencana Strategis (RENSTRA)
      • Rencana Kinerja (RENJA)
      • Indikator Kinerja Utama (IKU)
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Tahunan
      • Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
      • Laporan Barang Milik Negara
        • Pedoman & SOP Pengelolaan BMN Keadaan Darurat
      • Perjanjian Kinerja
      • Rencana Aksi BSK Hukum
      • Publikasi Dokumen Perencanaan
      • SOP
      • Pedoman
        • Pedoman Analisis Kebijakan
    • Prosiding
    • Berita
    • Berita Kantor Wilayah
    • Artikel Media
    • Artikel Populer
    • Info SDM
    • Pengumuman
    • Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
  • Jurnal
    • Jurnal Penelitian Hukum DeJure
    • Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
    • Jurnal Hak Asasi Manusia
  • Aplikasi
    • SipkumAI
    • Kumham Search
    • Literasi Kebijakan
    • Legal Policy Hub
    • Ejournal
    • JDIH
    • Survei 3AS
    • Balitbangkumham Press
    • Intraweb
Thursday, 19 November 2026
BSK Kemenkum
No Result
View All Result
Home Berita

Siaran PersKementerian Hukum: Menteri Hukum Luncurkan GI Tourism Indonesia, Dorong Produk Indikasi Geografis Jadi Daya Tarik Wisata

by Humas BSK
November 19, 2026
in Berita
Reading Time: 4 mins read
0
A A

Wonosobo – Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas resmi meluncurkan GI Tourism Indonesia atau Wisata Indikasi Geografis di Bukit Telaga Menjer, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Rabu (18/11/2026). Program ini mengintegrasikan pelindungan Kekayaan Intelektual (KI), khususnya indikasi geografis, dengan sektor pariwisata untuk meningkatkan nilai ekonomi produk unggulan daerah dan kesejahteraan masyarakat produsen.

“Keberhasilan indikasi geografis tidak cukup diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan, melainkan dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Saya rasa di dunia kitalah yang paling banyak indikasi geografisnya,” ujar Supratman dalam peluncuran GI Tourism Indonesia bertema “A New Journey Begins in Dieng – From Origin to Experience” ini.

Menurut Supratman, sudah saatnya pemerintah mendorong pergeseran pendekatan pelindungan indikasi geografis, dari pendaftaran menuju pemanfaatan, dari pelindungan menuju penguatan nilai ekonomi. Melalui GI Tourism, produk khas daerah tidak hanya dipasarkan sebagai barang, tetapi juga dihadirkan sebagai pengalaman wisata yang menghubungkan pengunjung dengan cerita, budaya, proses produksi, dan masyarakat di wilayah asalnya.

“Kita ingin menghubungkan pelindungan hukum dengan pengembangan nilai ekonomi,” tegasnya.

Sejalan dengan itu, Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Enik Ermawati, menyampaikan tren pariwisata saat ini semakin mengarah pada pencarian pengalaman autentik. Wisatawan tidak lagi hanya mencari hiburan, tetapi juga ingin mengenal keunikan dan cerita di balik destinasi yang dikunjungi. Menurutnya, kekayaan budaya, kuliner, dan produk lokal menjadi kekuatan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan daya tarik pariwisata Indonesia.

“Semakin ke sini, behavior wisatawan berubah. Dulu hanya untuk happy saja, tetapi sekarang mereka mencari sesuatu yang autentik. Inilah kekuatan wisata Indonesia. Semua yang kita tawarkan di Indonesia sangat autentik,” ujarnya.

Ni Luh mencontohkan, pengalaman wisata autentik dapat dikembangkan melalui destinasi cagar budaya seperti Kompleks Candi Arjuna di Dieng maupun wisata gastronomi yang tidak hanya memperkenalkan makanan, tetapi juga sejarah dan budaya di baliknya. Ia menyebutkan, Indonesia memiliki sekitar 6.900 desa wisata dan ratusan ribu destinasi wisata yang membutuhkan pengembangan serta konektivitas antardaerah.

Karena itu, kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah menjadi penting. Ia juga menyampaikan bahwa pada periode 2024–2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 12 juta dengan pertumbuhan 5 persen, sedangkan perjalanan wisatawan nusantara mencapai sekitar 9 juta dengan pertumbuhan 4 persen.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menjelaskan, GI Tourism merupakan program pariwisata berbasis indikasi geografis yang mengintegrasikan produk khas wilayah dengan pengalaman wisata, proses produksi, pengetahuan lokal, dan budaya masyarakat penghasilnya.

“Pengembangan GI Tourism Indonesia diawali di Kawasan Dieng, Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo, dengan melibatkan tiga produk Indikasi Geografis terdaftar, yaitu Kopi Arabika Pegunungan Dieng Banjarnegara, Carica Dieng, dan Purwaceng Dieng,” jelas Hermansyah.

Hermansyah menambahkan DJKI telah melakukan serangkaian persiapan sepanjang 2026 untuk memastikan proyek percontohan tersebut memiliki ekosistem yang mendukung. Tahapannya meliputi penguatan pemanfaatan ekonomi indikasi geografis melalui marketplace, pendampingan penyusunan konsep dan paket wisata bersama Kementerian Pariwisata, serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui program GI Smart Preneur. Kegiatan GI Smart Preneur yang dilaksanakan pada 18 September 2026 diikuti 50 peserta dengan materi penguatan substansi IG, pengetahuan produk, kemampuan storytelling, dan pelayanan wisata.

DJKI juga telah melaksanakan Familiarisation Trip pada 21–23 September 2026 untuk menguji jalur dan pengalaman wisata berbasis ketiga produk IG tersebut. Pada peluncuran ini, DJKI juga memperkenalkan GI Tourism Expedition Book yang memuat catatan pengalaman wisata serta akses digital untuk mengenal produk dan berpartisipasi dalam program pengasuhan tanaman di wilayah asalnya. Salah satu inisiatif yang diluncurkan adalah Gerakan Orang Tua Asuh Purwaceng Dieng, yang ditandai dengan penanaman dan penyiraman bibit secara simbolis. Buku tersebut dilengkapi kode QR untuk mengakses identitas tanaman dan memantau dokumentasi perkembangannya.

Sebanyak 80 peserta juga dijadwalkan mengikuti GI Tourism Dieng Experience untuk merasakan langsung wisata berbasis produk indikasi geografis serta program Orang Tua Asuh Pohon Kopi bersama petani setempat. Rangkaian kegiatan turut diisi dengan penyerahan surat pencatatan ciptaan, 10 Kredit Usaha Rakyat pada UMKM dan petani di kawasan Pegunungan Dieng, dan surat pendaftaran merek kolektif Kopi Arabika Pegunungan Dieng Banjarnegara

Wakil Gubernur Jawa Tengah H. Taj Yasin Maimoen menyampaikan apresiasi atas dipilihnya kawasan Dieng sebagai lokasi peluncuran GI Tourism Indonesia. Menurutnya, program ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo dalam mengembangkan potensi pariwisata serta produk unggulan daerah.

“Kami atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berterima kasih karena akhirnya Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo bisa duduk bersama dan berkolaborasi untuk kemajuan pariwisata. Semoga selanjutnya pariwisata akan melesat,” ujarnya.

Taj Yasin juga berharap kolaborasi dengan Kementerian Hukum dapat diperluas untuk mendampingi pelindungan produk-produk UMKM di Jawa Tengah. Ia menyebutkan masih banyak produk unggulan daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan dilindungi kekayaan intelektualnya.

Hingga November 2026, tercatat 286 Indikasi Geografis telah terdaftar di Indonesia, terdiri atas 270 IG Indonesia dan 16 IG asing. Pemerintah juga memperluas pelindungan melalui kerja sama internasional, termasuk dalam kerangka Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang mencakup komitmen pelindungan 72 IG Indonesia di Uni Eropa.

Supratman menegaskan, pengembangan GI Tourism harus menjadi kerja bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat produsen, dan pelaku usaha. “Pariwisata berkembang, produk Indikasi Geografis semakin bernilai, dan masyarakat di wilayah asalnya menjadi penerima manfaat utama,” pungkasnya.

Previous Post

Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Kepala BSK Hukum Hadiri Penyampaian Rekomendasi Kebijakan 2026

Next Post

BSK Hukum Perkuat Akuntabilitas Pemenuhan Data Dukung Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas

Related Posts

BSK Hukum Perkuat Akuntabilitas Pemenuhan Data Dukung Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas
Berita

BSK Hukum Perkuat Akuntabilitas Pemenuhan Data Dukung Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas

November 19, 2026
Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Kepala BSK Hukum Hadiri Penyampaian Rekomendasi Kebijakan 2026
Berita

Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Kepala BSK Hukum Hadiri Penyampaian Rekomendasi Kebijakan 2026

November 18, 2026
BSK Hukum Perkuat Kompetensi Penulisan Policy Brief melalui Pelatihan Bersama Tempo Institute
Berita

BSK Hukum Perkuat Kompetensi Penulisan Policy Brief melalui Pelatihan Bersama Tempo Institute

November 18, 2026
Perluas Jejaring Strategis, BSK Hukum Siapkan Kerja Sama dengan UPN Veteran Jakarta
Berita

Perluas Jejaring Strategis, BSK Hukum Siapkan Kerja Sama dengan UPN Veteran Jakarta

November 12, 2026
BSK Hukum Evaluasi Pengukuran IKK 2026, Perkuat Komitmen Pertahankan Predikat Unggul
Berita

BSK Hukum Evaluasi Pengukuran IKK 2026, Perkuat Komitmen Pertahankan Predikat Unggul

November 10, 2026
Apel Pagi Pegawai BPSDM Hukum dan BSK Hukum, Disiplin, Evaluasi, dan Sinergi: Kunci Menuntaskan Target Akhir Tahun
Berita

Apel Pagi Pegawai BPSDM Hukum dan BSK Hukum, Disiplin, Evaluasi, dan Sinergi: Kunci Menuntaskan Target Akhir Tahun

November 9, 2026
Next Post
BSK Hukum Perkuat Akuntabilitas Pemenuhan Data Dukung Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas

BSK Hukum Perkuat Akuntabilitas Pemenuhan Data Dukung Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas

Ikuti Kami

  • Trending
  • Latest

Maraknya Budaya Seks Bebas di Era Globalisasi: Suatu Refleksi Moral

August 24, 2024
User Manual Responden – Aplikasi Indeks Layanan Kesekretariatan

User Manual Responden – Aplikasi Indeks Layanan Kesekretariatan

September 9, 2024

Dampak Pornografi dan Seks Bebas Terhadap Prestasi Akademik

August 22, 2024
Permenpan RB 6/2022 Menegaskan Pentingnya Dialog Kinerja

Permenpan RB 6/2022 Menegaskan Pentingnya Dialog Kinerja

August 25, 2024
BSK Hukum Perkuat Akuntabilitas Pemenuhan Data Dukung Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas

BSK Hukum Perkuat Akuntabilitas Pemenuhan Data Dukung Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas

November 19, 2026
Siaran PersKementerian Hukum: Menteri Hukum Luncurkan GI Tourism Indonesia, Dorong Produk Indikasi Geografis Jadi Daya Tarik Wisata

Siaran PersKementerian Hukum: Menteri Hukum Luncurkan GI Tourism Indonesia, Dorong Produk Indikasi Geografis Jadi Daya Tarik Wisata

November 19, 2026
Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Kepala BSK Hukum Hadiri Penyampaian Rekomendasi Kebijakan 2026

Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Kepala BSK Hukum Hadiri Penyampaian Rekomendasi Kebijakan 2026

November 18, 2026
BSK Hukum Perkuat Kompetensi Penulisan Policy Brief melalui Pelatihan Bersama Tempo Institute

BSK Hukum Perkuat Kompetensi Penulisan Policy Brief melalui Pelatihan Bersama Tempo Institute

November 18, 2026

Recent News

BSK Hukum Perkuat Akuntabilitas Pemenuhan Data Dukung Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas

BSK Hukum Perkuat Akuntabilitas Pemenuhan Data Dukung Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas

November 19, 2026
Siaran PersKementerian Hukum: Menteri Hukum Luncurkan GI Tourism Indonesia, Dorong Produk Indikasi Geografis Jadi Daya Tarik Wisata

Siaran PersKementerian Hukum: Menteri Hukum Luncurkan GI Tourism Indonesia, Dorong Produk Indikasi Geografis Jadi Daya Tarik Wisata

November 19, 2026
Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Kepala BSK Hukum Hadiri Penyampaian Rekomendasi Kebijakan 2026

Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Kepala BSK Hukum Hadiri Penyampaian Rekomendasi Kebijakan 2026

November 18, 2026
BSK Hukum Perkuat Kompetensi Penulisan Policy Brief melalui Pelatihan Bersama Tempo Institute

BSK Hukum Perkuat Kompetensi Penulisan Policy Brief melalui Pelatihan Bersama Tempo Institute

November 18, 2026
BSK Kemenkum

Badan Strategi Kebijakan Hukum merupakan salah satu Unit Kerja Eselon I (UKE-I) di lingkungan Kementerian Hukum RI, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum

Ikuti Kami

Tentang Kami

Jalan Raya Gandul No.04, Cinere, Depok 16512
[ Pengaduan ] 0811 944 5504
bsk.kemenkum.go.id
bsk@kemenkum.go.id / humas.bskhukum@kemenkum.go.id
FAQ

Ok

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Profil
    • Sejarah Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM
    • Visi & Misi
    • Lokasi
    • Logo
  • Organisasi
    • Struktur Organisasi
    • Sekretariat
    • Profil Pimpinan Tinggi Madya & Pratama
    • Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
    • Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum
    • Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum
    • Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum
  • Layanan
    • Standar Pelayanan BSK Kumham
    • Pelayanan Kajian dan Penelitian
    • Pelayanan Penyediaan Narasumber
    • Pelayanan Elektronik Book (E-Book)
    • Pelayanan Elektronik Journal (E-Journal)
    • Pelayanan Perpustakaan
    • BSK Reform
    • Jenis Pelayanan dan Fasilitas
    • Maklumat Layanan
    • Reformasi Birokrasi BSK
      • Reformasi Birokrasi
      • Rencana Prioritas
    • Peraturan Terkait
      • Peraturan Perundang-Undangan
  • Produk
    • Statistik Sektoral
    • E-Book BSK
    • Isu Aktual
    • Ijin Prakarsa
    • Mandatori
    • Progsun
  • Publikasi
    • Informasi Publik
      • Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
      • Rencana Strategis (RENSTRA)
      • Rencana Kinerja (RENJA)
      • Indikator Kinerja Utama (IKU)
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Tahunan
      • Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
      • Laporan Barang Milik Negara
      • Perjanjian Kinerja
      • Rencana Aksi BSK Hukum
      • Publikasi Dokumen Perencanaan
      • SOP
      • Pedoman
    • Prosiding
    • Berita
    • Berita Kantor Wilayah
    • Artikel Media
    • Artikel Populer
    • Info SDM
    • Pengumuman
    • Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
  • Jurnal
    • Jurnal Penelitian Hukum DeJure
    • Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
    • Jurnal Hak Asasi Manusia
  • Aplikasi
    • SipkumAI
    • Kumham Search
    • Literasi Kebijakan
    • Legal Policy Hub
    • Ejournal
    • JDIH
    • Survei 3AS
    • Balitbangkumham Press
    • Intraweb

Copyright © 2024 Badan Strategi Kebijakan Hukum