
Depok, 18 November 2026 – Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kementerian Hukum melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pemenuhan Data Dukung Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT-RB) dan Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE-ZI) Triwulan IV Tahun 2026
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memastikan pemenuhan eviden dan kelengkapan data dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan BSK Hukum berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.
Kegiatan dihadiri oleh Plh. Sekretaris BSK Hukum, para Kepala Bagian, serta Ketua Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi (RB/ZI). Paparan monitoring dan evaluasi disampaikan oleh Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
Dalam arahannya, Plh. Sekretaris BSK Hukum menegaskan bahwa pemenuhan data dukung Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas merupakan tanggung jawab bersama seluruh jajaran, bukan semata-mata menjadi tanggung jawab individu atau personel tertentu.
Oleh karena itu, diperlukan komitmen, koordinasi, dan kolaborasi setiap bagian serta kelompok kerja untuk memastikan seluruh indikator terpenuhi dengan baik. Setiap unsur organisasi diharapkan berperan aktif dalam menyiapkan, melengkapi, dan memastikan kesesuaian data dukung sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, BSK Hukum mendorong penguatan akuntabilitas serta konsistensi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.















