
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) menghadiri kegiatan Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di Flores Ballroom, Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11). Dalam kegiatan tersebut, Kepala BSK Hukum hadir mewakili Menteri Hukum Republik Indonesia.
Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita serta tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029.
Dalam sambutannya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa rekomendasi kebijakan tersebut merupakan hasil kerja bersama dalam mengidentifikasi dan merumuskan penyelesaian berbagai persoalan lintas sektor yang membutuhkan keterlibatan kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
Menurut Yusril, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat tidak selalu berada dalam lingkup kewenangan satu instansi. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi agar setiap permasalahan dapat ditangani secara terpadu dengan tetap memperhatikan pembagian tugas dan kewenangan masing-masing.
Melalui kegiatan ini, rekomendasi kebijakan Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam merumuskan langkah penyelesaian berbagai persoalan strategis di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan.
Kehadiran Kepala BSK Hukum dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan Kementerian Hukum terhadap penguatan sinergi dan koordinasi antarkementerian/lembaga. Hal ini sekaligus sejalan dengan peran BSK Hukum dalam mendorong perumusan kebijakan hukum yang berbasis bukti, terarah, serta responsif terhadap berbagai kebutuhan dan tantangan pembangunan nasional.














