Jakarta, 4 Juli 2025 — Sekretariat Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum menyelenggarakan Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Capaian Kinerja dan Anggaran Periode Triwulan II Tahun 2025 secara virtual. Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat BSK Hukum selama Semester I tahun 2025.
Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris BSK Hukum, Dwi Harnanto, dan dihadiri oleh seluruh Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Badan. Dalam rapat ini, masing-masing bagian menyampaikan laporan capaian kinerja dan serapan anggaran selama enam bulan pertama tahun 2025.
Dalam arahannya, Sekretaris BSK Hukum menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kerja keras dan dedikasi seluruh tim sekretariat yang telah menunjukkan capaian positif. Ia menekankan pentingnya menjaga konsistensi kinerja yang telah dicapai, terutama dalam rangka mempertahankan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah diraih sebelumnya.
“Kerja sama adalah kunci utama dalam mencapai target organisasi. Mari kita jaga semangat kolaboratif ini dan terus berinovasi demi peningkatan pelayanan publik yang lebih baik,” ujar Dwi Harnanto.
Dalam sesi diskusi, para kepala bagian juga menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi selama Semester I. Beberapa kendala yang mengemuka antara lain belum terpenuhinya pengumpulan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara 100% oleh seluruh pegawai, serta masih terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di beberapa bagian yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan program kerja.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris BSK Hukum mengajak seluruh jajaran untuk terus mencari solusi secara proaktif, termasuk melalui optimalisasi SDM, rencana penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai kebutuhan, peningkatan koordinasi internal, serta percepatan penyelesaian administrasi pegawai dengan mengadakan pertemuan dan diskusi pembahasan hal tersebut. Kegiatan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus memperbaiki proses kerja, meningkatkan kinerja pelayanan, dan menjaga akuntabilitas pelaksanaan anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
