Depok, 27 Oktober 2026 – Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Policy Brief Nasional Isu Strategis Nasional sebagai upaya memperkuat kualitas rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan dapat diimplementasikan secara efektif.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Policy Talks Forum Komunikasi Kebijakan BSK Hukum Tahun 2026 yang membahas tiga isu strategis lintas sektor, yakni ketahanan energi, ketahanan pangan, dan transformasi digital pemerintah. FGD ini melibatkan perwakilan kementerian/Lembaga terkait, narasumber, penanggap, serta analis kebijakan di lingkungan BSK Hukum untuk memperkaya perspektif dan mempertajam analisis terhadap berbagai tantangan kebijakan nasional.
Dalam arahannya, Kepala BSK Hukum, Andry Indrady, menegaskan bahwa FGD ini tidak sekadar menjadi forum pembahasan rancangan policy brief, tetapi juga sarana untuk memastikan rekomendasi yang disusun memiliki dasar analisis yang kuat dan dapat dilaksanakan.
Andry menyampaikan lima keluaran utama yang diharapkan dari kegiatan ini, meliputi konfirmasi ketepatan identifikasi masalah dan hambatan di lapangan, penguatan data dan bukti pendukung, identifikasi hambatan regulasi dan kelembagaan beserta alternatif penyelesaiannya, penajaman alternatif rekomendasi dengan mempertimbangkan kesiapan implementasi dan dampaknya bagi masyarakat, serta kejelasan tindak lanjut melalui penetapan penanggung jawab, tahapan waktu, dan indikator keberhasilan yang terukur.
Ia juga menekankan bahwa rancangan Policy Brief Nasional yang dibahas merupakan bahan awal yang terbuka untuk disempurnakan. Oleh karena itu, seluruh peserta didorong untuk menyampaikan kritik, koreksi, dan perspektif berbeda yang didukung argumentasi serta bukti. Pendekatan ini diperlukan agar rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya kuat secara analitis, tetapi juga realistis, operasional, dan sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.
Untuk memperdalam pembahasan, FGD dilaksanakan secara paralel dalam tiga kelompok. Kelompok pertama membahas ketahanan energi, kelompok kedua berfokus pada ketahanan pangan, dan kelompok ketiga mendiskusikan transformasi digital pemerintah. Pembagian ini diharapkan dapat menghasilkan pembahasan yang lebih terarah sekaligus menghimpun masukan substantif dari para pemangku kepentingan sesuai dengan bidang masing-masing.
Melalui kegiatan ini, BSK Hukum memperkuat perannya dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) melalui analisis yang komprehensif dan kolaborasi lintas sektor. Hasil diskusi diharapkan menjadi landasan bagi penyusunan rekomendasi kebijakan nasional yang lebih tepat sasaran, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
