Depok, 13 April 2026 – Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum menggelar rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala BSK Hukum, Andry Indrady. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti hasil kegiatan Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK) yang telah dilakukan di berbagai wilayah pada tahun 2025, sekaligus membahas mekanisme pemanfaatan rekomendasi kebijakan guna mendukung penyusunan analisis kebijakan di lingkungan BSK Hukum.
Dalam arahannya, Kepala BSK Hukum menegaskan agar seluruh hasil AIEK 2025 dapat dibaca, dipahami, dan dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kajian kebijakan ke depan. Hal ini dinilai penting untuk memastikan setiap rekomendasi yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan kebijakan di bidang hukum.
Selain itu, Kepala BSK Hukum juga menyampaikan taklimat Presiden Republik Indonesia berdasarkan pertemuan pada 8 April 2025. Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa pemerintahan Indonesia masih berjalan secara efektif, di tengah berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Kondisi nasional juga dinilai relatif aman, terutama jika dilihat dari ketahanan pangan, energi, dan air yang mengacu pada indikator Sustainable Development Goals (SDGs).
Lebih lanjut, Presiden menekankan peran strategis Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Arah kebijakan pemerintah saat ini dinilai berada pada jalur yang tepat (on the right track), sehingga ASN diharapkan dapat terus mendukung dan selaras dengan agenda pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Hukum juga terus mengupayakan penyelarasan program dan kegiatan kementerian dengan prioritas nasional, khususnya di bidang pangan, air, dan energi.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris BSK Hukum, Dwi Harnanto, menyampaikan laporan terkait penajaman belanja Badan Strategi Kebijakan Hukum Tahun Anggaran 2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala BSK Hukum menugaskan Sekretaris BSK Hukum untuk melakukan pemetaan kembali anggaran yang dapat dimanfaatkan secara optimal pada tahun anggaran 2026.
Rapat ini dihadiri oleh para Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan, serta anggota tim AIEK. Melalui forum ini, seluruh jajaran BSK Hukum diharapkan semakin memperkuat sinergi dan menyelaraskan langkah dalam mengoptimalkan pemanfaatan hasil AIEK guna mendukung penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan komitmen bersama, BSK Hukum terus berupaya menghadirkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas, adaptif, dan selaras dengan arah pembangunan nasional.
