Jakarta (18/8) – “Kebutuhan pegawai memiliki beberapa faktor, salah satunya adalah apakah pegawai yang akan direkrut sudah sesuai dengan Core Business dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sendiri, apakah kebutuhan pegawai dapat mendukung pencapaian rencana strategis instansi,” jelas Aidu Tauhid, Pembina Utama Madya Badan Kepegawaian Negara.
Peneliti Ahli Madya, Oki Wahju, dalam kegiatan Diskusi Grup Terfokus “Desain Nasakah Pra Kebijakan Rancangan Permenkumham tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jafung Analis Kekayaan Intelektual” yang diadakan pagi ini, mengatakan bahwa kajian yang dilakukan oleh Balitbang Hukum dan HAM ini, berdasarkan pada kenaikan jumlah permohonan hak cipta dan merek pada tahun 2020-2024, sehingga dibutuhkan SDM yang baik secara kualitas maupun kuantitas. “Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual memiliki peran penting khususnya dalam ruang lingkup tugas, tanggung jawa, dan wewenang untuk melaksanakan analisis dan evaluasi di bidang kekayaan intelektual.Permasalahannya adalah apa yang menjadi urgensi, dan substansi apa yang perlu dituangkan dalam rancangan permenkumham tentang pedoman perhitungan kebutuhan jabatan fungsional analis kekayaan intelektual,” jelas Oki.
Harapannya dengan adanya naskah pra kebijakan hasil kajian dari Balitbang Hukum dan HAM ini, akan membantu stakeholder terkait seperti Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam membuat sebuah kebijakan yang mengatur tentang Analis Kekayaan Intelektual dengan baik. (*Humas)
 (3)-120x86.png)
