Depok – Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum menggelar Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Kementerian Hukum Tahun 2026, Senin (9/11). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memastikan proses pengukuran IKK berjalan optimal sekaligus memperkuat komitmen Kementerian Hukum dalam mempertahankan predikat Unggul yang telah diraih sejak tahun 2024.
Rapat dibuka oleh Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum, Ika Ahyani Kurniawati. Dalam arahannya, ia menyampaikan bahwa evaluasi ini merupakan tahapan penting setelah penyempurnaan dan pengiriman (submit) data dukung IKK Kementerian Hukum Tahun 2026 melalui sistem informasi Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Pada pengukuran tahun ini, Kementerian Hukum mengajukan tiga objek kebijakan, yaitu Layanan Apostille dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Permenkumham Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI), serta Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Selanjutnya, Koordinator Nasional Pengukuran IKK Tahun 2026 LAN, Isni Kartika Larasati, memaparkan hasil evaluasi serta arah kebijakan pengukuran IKK. Ia menjelaskan bahwa proses penilaian IKK Tahun 2026 saat ini telah memasuki tahap pelaporan kepada pimpinan dan pertimbangan dalam board member meeting.
Diskusi juga membahas kesiapan Kementerian Hukum dalam menghadapi pengukuran IKK Tahun 2027. Sejumlah hal menjadi perhatian, mulai dari strategi pemilihan objek kebijakan, penerapan metode analisis dampak pada tahap perencanaan kebijakan, hingga penentuan metode pengukuran dampak kebijakan yang sesuai dengan kriteria LAN.
Dalam pembahasan tersebut, turut didalami penggunaan instrumen pengukuran dampak, seperti survei serta pengakuan dari lembaga independen, baik di tingkat nasional maupun internasional, sebagai bagian dari penguatan bukti kualitas dan dampak kebijakan.
Melalui rapat evaluasi ini, BSK Hukum mendorong penguatan kualitas pengukuran kebijakan secara berkelanjutan, tidak hanya untuk mempertahankan predikat Unggul, tetapi juga memastikan kebijakan yang dihasilkan Kementerian Hukum semakin terukur, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Upaya ini sekaligus menegaskan peran BSK Hukum dalam mengawal kualitas kebijakan melalui penguatan evaluasi, pengukuran dampak, dan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan.
