Policy Talk Tematik I: “Penguatan Inovasi Industri Pangan untuk Pertumbuhan Ekonomi”

Jakarta, 15 September 2025 – Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) Legal Policy Hub menggelar Policy Talk Tematik I bertajuk “Penguatan Inovasi Industri Pangan untuk Pertumbuhan Ekonomi” di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum. Acara ini berlangsung secara hybrid, melalui Zoom Meeting dan kanal YouTube Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum.

Kegiatan dipandu oleh Amin Salasa, Analis Kebijakan Ahli Pertama BSK Hukum dan menghadirkan sejumlah narasumber kunci dari berbagai lembaga strategis, antara lain:

• Andry Indrady, A.Md.Im, S.H., Grad.Dip.PA, MPA., Ph.D., Kepala BSK Hukum Kementerian Hukum, yang memaparkan materi “Legal Policy Hub sebagai Jembatan Inovasi Industri Pengolahan Pangan”.
• Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., M.A., Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, Lembaga Administrasi Negara, dengan materi “Mendorong Kebijakan Pengolahan Pangan yang Berkualitas”.
• Dr. Ir. Boediastoeti Ontowirjo, MBA., Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, membawakan materi “Dukungan BRIN dalam Riset, Inovasi, dan Pengembangan Kebijakan Sektor Pengolahan Pangan di Indonesia”.
• Dr. Andriko Noto Susanto, S.P., M.P., Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional, yang mengulas “Penguatan Inovasi Industri Pangan untuk Pertumbuhan Ekonomi – Perspektif Badan Pangan Nasional”.

Selain pemaparan narasumber, kegiatan ini juga diisi dengan sesi diskusi interaktif. Peserta aktif memberikan pandangan, pertanyaan, serta masukan strategis yang langsung direspons para narasumber.

Sebagai luaran acara, empat lembaga yakni Kementerian Hukum (Kemenkum), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyepakati sejumlah poin penting bersama, antara lain:

1. Kemenkum melalui BSK Hukum menekankan signifikansi Legal Policy Hub sebagai wadah kolaborasi lintas sektor untuk menjembatani perumusan kebijakan pengolahan pangan.
2. LAN menyoroti perlunya penguatan sinergi antar sektor, baik pemerintah pusat, daerah, maupun aktor non-pemerintah, untuk mengarusutamakan kebijakan inovasi pangan.
3. Bapanas menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan penyelarasan regulasi terkait diversifikasi serta hilirisasi pangan lokal, termasuk soal keberlanjutan lahan pertanian pangan (LP2B).
4. BRIN menekankan perlunya keselarasan antara kebijakan riset dan inovasi dengan kebijakan teknis K/L serta kebutuhan industri, agar hasil riset pangan dapat memberikan dampak nyata pada ketahanan pangan nasional.
5. Keempat lembaga sepakat mendorong adopsi luaran Policy Talk Tematik I sebagai agenda kebijakan di masing-masing instansi.

Melalui forum ini, diharapkan inovasi di sektor industri pangan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.