Jakarta, 8 Januari 2025 – Dalam rangka peningkatan pelayanan publik berbasis digital Kementerian Hukum telah meluncurkan Transformasi Digital Kementerian Hukum pada Selasa (7/1) kemarin. Menindaklanjuti hal tersebut Sekretaris Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, Dwi Harnanto, bersama tim pengampu TI BSK Hukum menghadiri rapat lanjutan Transformasi Digital Kementerian Hukum yang juga dihadiri oleh Penasehat Kehormatan Menteri Hukum, Staf Khusus Menteri Hukum Bidang Transformasi Digital, Staf Khusus Menteri Hukum Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kepala Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum.
Dari pertemuan ini disimpulkan bahwa tiap Unit Kerja Eselon I (UKE I) harus menganalisa kondisi existing IT yang ada, hal ini sebagai upaya pengoptimalan pemberian layanan secara digital kepada masyarakat, transformasi ini juga sebagai bentuk kolaborasi yang baik antar UKE I, baik itu dari infrastruktur dan data yang ada.Selain itu, perlu ada sistem dan tim yang solid guna mendukung pemberian layanan internal maupun eksternal Kementerian Hukum, dan diharapkan nantinya akan terbentuk suatu aplikasi yang terintegrasi untuk semua layanan Kementerian Hukum sehingga lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat.
