Jakarta (19/09) Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum (Puslitbangkum) Balitbang Hukum dan HAM mempresentasikan draft laporan penelitian yang berjudul Kepastian Hukum Investasi dan Implikasinya bagi Kemudahan Berusaha. Presentasi ini dibuka oleh Kepala Puslitbang Hukum, Seprizal.
UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah banyak memberikan kepastian hukum bagi calon penanam modal yang mengajukan permohonan pendaftaran lewat PTSP di BKPM. Meski izin penanaman modal telah terpusat dalam pelayanan satu pintu, namun penanam modal masih menghadapi hambatan di tingkat daerah. Menurut riset yang diketuai oleh Henry Donald, masih ada peraturan daerah yang mempersulit investasi terutama yang berkaitan dengan penataan ruang, retribusi dan izin mendirikan bangunan.
Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Namun, terbitnya Perpres menurut Donald belum cukup untuk mengatasi hambatan investasi di tingkat daerah. Perlu ada pembenahan terhadap Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta regulasi lain yang berkaitan dengan sistem penanaman modal di daerah.
Perwakilan Ditjen Mineral dan Batubara, Elkana, mengatakan bahwa tumpang tindih peraturan juga menyangkut sektor lainnya. Menurut Elkana, peraturan penanaman modal seringkali bertumbukan dengan peraturan tentang ESDM, perkebunan atau pertambangan. Untuk itu, perlu juga melihat kaitan peraturan tentang investasi dengan kebijakan kementerian lain.
Paparan tim peneliti Puslitbang Hukum kemudian ditanggapi oleh dua narasumber yaitu Prof. Riyanto, S.H., M.H. dari BKPM serta Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H., dari Universitas Indonesia. Selain itu, hadir pula perwakilan dari sejumlah K/L seperti Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata, Bappenas, Ditjen Peraturan Perundang-undanga, BKPM, serta perwakilan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). (*Nes)
Editor: Ernie Nurheyanti
