Jakarta (08/02) – Indeks Persepsi Korupsi Indonesia melorot tiga poin dari 40 menjadi 37 pada 2020. Menanggapi hal tersebut, Kepala Balitbangkumham, Sri Puguh Budi Utami, menghimbau seluruh UPT dapat memberikan pelayanan yang bersih dan responsif. “Jika pelayanan baik dan memuaskan, pasti feedback masyarakat pun positif,” imbuhnya. Pesan ini Utami sampaikan dalam sosialisasi pelaksanaan survei IPK/IKM bersama seluruh perwakilan UPT Kemenkumham hari ini.
Survei IPK/IKM memanfaatkan aplikasi 3AS dan ASA kembali dilakukan seluruh UPT tahun ini. Kepala Tim Survei IPK/IKM Balitbangkumham, Willy Wibowo menjelaskan survei ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan publik tiap UPT. Menurut Willy, survei IPK/IKM terus dikembangkan agar bisa digunakan untuk evaluasi internal.
Pada 2021, Balitbangkumham melakukan pembaruan terhadap aplikasi 3AS. Pembaruan yang dilakukan antara lain, penerjemahan survei dalam Bahasa Jepang, Inggris dan Korea. Sample survei integritas internal yang semula ditargetkan 30 orang menjadi jumlah populasi pegawai. Survei pun dapat dilakukan dimana pun selain di kantor pelayanan mengingat hampir seluruh layanan bertransformasi menjadi digital. Selain itu, jangka waktu survei yang semula dilakukan per triwulan kini menjadi setiap bulan.
Kepala Pusbangdatin, Aman Riyadi, meminta tiap UPT menyesuaikan terhadap perubahan sistem yang terjadi. Barcode yang semula dipasang di kantor layanan kini dapat didistribusikan lewat kartu yang dibagikan pada pengguna layanan. “Misalnya di UPT Imigrasi barcode dapat dicetak dalam kartu kecil dan diselipkan di paspor,” jelasnya.
Di akhir sosialisasi, Aman menghimbau jajaran UPT untuk melaksanakan survei dengan penuh kejujuran dan berintegritas. Hal ini untuk mengantisipasi agar hasil survei eksternal oleh Kemenpan RB tidak berbeda jauh dengan survei internal. “Biarkan pengguna layanan mengisi tanpa diarahkan, agar hasilnya bisa menjadi evaluasi kita bersama,” pesan Aman. (*Humas)
