Jakarta (27/12) – Balitbangkumham telah menerbitkan 159 rekomendasi hasil penelitian selama tahun 2019. Dari jumlah tersebut, sebanyak 42 rekomendasi telah dimanfaatkan oleh stakeholder.
Rekomendasi penelitian yang dimanfaatkan antara lain soal karakteristik narapidana narkotika, strategi Corporate University di Kemenkumham, penerapan Beneficial Owner dalam pencegahan TPPU, dan Survei IKM/IPK di lingkungan Kemenkumham.
Pencapaian ini disebutkan dalam refleksi akhir tahun Kementerian Hukum dan HAM. Dalam kegiatan tersebut, Balitbangkumham juga menerima penghargaan atas prestasinya meraih predikat Wilyah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2019. Seluruh prestasi yang dihasilkan selama 2019 ini bukanlah hal yang mudah. Komitmen pimpinan sangat dibutuhkan untuk mengantarkan unit kerja meraih predikat WBK. “Saya rasa semua sudah tahu bahwa kunci meraih predikat WBK adalah komitmen dan tekad pimpinan, kalau pimpinan tidak mau semua tidak akan berhasil,” terang Muhammad Yusuh Ateh, Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Menpan RB.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly juga menegaskan, predikat WBK yang diberikan bukanlah hal yang mudah untuk dicapai. Ada proses survei yang ketat untuk menentukan satuan kerja berpredikat WBK. “Selain itu harus dilakukan perubahan dan reformasi birokrasi di enam area perubahan serta inovasi pelayanan publik,” jelas Yasonna.
Yasonna menghimbau agar seluruh jajaran Kemenkumham bersama-sama menghadapi 2020 dengan semangat, kerja keras, dan kerja yang efektif, efisien, dan produktif. “Selalu bekerja dalam kerangka PASTI! Selamat bekerja jaga situasi dan kondisi agar tetap tertib, aman dan terkendali,” himbau Yasonna.
Seperti diketahui, refleksi akhir tahun adalah sarana evaluasi agar di tahun 2020 dapat bekerja lebih baik lagi. Momen ini penting bagi Balitbangkumham yang telah meraih WBK agar terus menjaga predikat tersebut dengan baik. (*humas)
