Jakarta (13/06) – “Revisi KUHP merupakan perjalanan yang sangat panjang dalam sejarah hukum Indonesia, melalui 7 Presiden, 15 Menteri, serta 17 Profesor dan ahli hukum pidana sejak tahun 1958 hingga saat ini. RKUHP merupakan masterpiece dan legacy dalam peroses perubahan dari KUHP peninggalan kolonial menjadi hukum nasional, selanjutnya RKUHP disusun dengan nilai-nilai keindonesiaan (Indonesian way) yang merupakan sebuah upaya dekolonialisasi dalam sistem pidana Indonesia,” ujar Dhahana Putra, Plt. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, dalam kegiatan Apel Pagi Pegawai Kemenkumham pagi ini.
Dhahana juga mengatakan bahwa RKUHP juga menganut sistem meodernisasi. “Nantinya kejahatan yang ancaman pidananya kurang dari 5 tahun tidak dipenjara, namun hanya dikenakan pidana pengawasan atau kerja sosial untuk pidana dibawah 6 bulan dalam rangka mengurangi overcapacity hunian Lembaga Permasyarakatan. KUHP juga tidak hanya fokuspada pelaku dan perbuatan yang dilakukan tetapi juga menyesuaikan dengan prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Diharapkan RKUHP dapat disahkan pada Juli 2022,” tambah Dhahana.
Kegiatan Apel Pagi pegawai ini diikuti oleh seluruh pegawai di Balitbang Hukum dan HAM beserta Unit Eselon I lainnya. (*Humas)
