Jakarta — Sekretaris Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, Dwi Harnanto, bersama Tim Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), mengikuti kegiatan Kick-off Pelaksanaan Pengukuran Kualitas Kebijakan Tahun 2025 yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu, 25 Juni 2025.
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Muhammad Taufiq, DEA. Dalam sambutannya, Dr. Taufiq menegaskan bahwa pengukuran IKK merupakan bentuk konkret dari Asta Cita Ke-7 Visi Misi Presiden, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Ia berharap, pelaksanaan IKK dapat mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan berkualitas yang mampu menjawab berbagai permasalahan di masyarakat secara akuntabel.
Sementara itu, Direktur Bidang Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, Widhi Novianto, S.Sos., M.Si, menjelaskan sejumlah pembaruan instrumen dalam pengukuran IKK tahun ini. Ada lima poin utama yang disempurnakan, yakni:
- Kebijakan yang menjadi objek pengukuran difokuskan pada Kebijakan Pembangunan Strategis dari instansi pemerintah pusat maupun daerah.
- Jumlah kebijakan yang diusulkan untuk pengukuran ditetapkan sebanyak tiga kebijakan dari masing-masing instansi.
- Pertanyaan instrumen disederhanakan untuk lebih menekankan hasil atau dampak dari kebijakan tersebut.
- Dokumen bukti dukung kini dirancang lebih konkret, aktual, valid, mudah dipenuhi, dan tidak menimbulkan multitafsir.
- Tahap umpan balik (feedback) disediakan bagi seluruh instansi guna memberikan kesempatan memperbaiki atau melengkapi bukti dukung yang dapat memengaruhi nilai akhir.
Melalui pengukuran ini, LAN berharap terwujudnya kebijakan publik yang lebih berkualitas, berdampak nyata bagi masyarakat, dan mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.
