Jakarta (23/09) – Dalam rangka merayakan Hari Demokrasi Internasional, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM mengajak masyarakat kembali merefleksikan wujud Demokrasi melalui diskusi daring Obrolan Peneliti (OPini) seri 15 dengan tema Demokrasi Bermartabat , Indonesia Kuat .Melalui diskusi hari ini, diharapkan menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat untuk saling berkolaborasi memastikan masyarakat Indonesia dapat mewujudkan Demokrasi yang bermartabat untuk Indonesia yang lebih baik. ” Demokrasi adalah nilai sejagat yang didasarkan pada keinginan orang yang diungkapkan secara bebas untuk menentukan sistem politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan, serta keikutsertaan penuh dalam segala aspek kehidupan melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum dimana Demokrasi harus dikawal oleh supremasi konstitusi yang dijunjung tinggi semua orang karena seluas apapun ruang kebebasan yang ditawarkan oleh demokrasi jangan sampai bertentangan dengan nilai konstitusi. Jika tidak terkawal oleh konstitusi, masyarakat menjadi tidak percaya lagi dengan sistem yang ditawarkan dan dibangun oleh demokrasi .” Jelas Kepala Balitbangkumham, Sri Puguh Budi Utami.
Utami juga menambahkan demokrasi juga harus dipayungi oleh etika agar tidak berubah menjadi anarkisme. Demokrasi yang tidak beretika seolah-olah hanya mengakibatkan “keributan”, pertengkaran dan kerusuhan diantara para elite kekuasaan dan masyarakat bawah. ” Maka dari itu konstitusional diperlukan sebagai pengawal dan etika sebagai payung demokrasi yang ideal, dan mewujudkan kesejahteraan sosial-ekonomi seluruh masyarakat Indonesia untuk menuju Indonesia kuat ,” Pesan Utami.
Sementara itu Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM ( kemenko polhukam) Sugeng Purnomo yang menjadi salah satu narasumber menyampaikan salah satu cara mengawasi perkembangan demokrasi secara bersih dan beretika terutama dibidang pengawasan digital adalah dengan melalui UU ITE.Dimana UU ini sesungguhnya juga sejalan dengan konsep demokrasi yang dianut bangsa Indonesia, yakni demokrasi konstitusional (constitutional democracy) atau demokrasi berdasar atas hukum (democratische rechtstaat). Secara teoritik, paham demokrasi, yang meletakkan kekuasaan tertinggi kepada rakyat, memang menghendaki adanya jaminan kepada warga negara untuk ikut andil dan menentukan kebijakan negara, yang salah satunya disuarakan melalui penyampaian aspirasi lewat ruang dan media apapun. ” Namun, sebagai konsekuensi dari negara hukum, adanya pemberian kebebasan menyuarakan pendapat ini bukanlah tiada tanpa batas. Kebebasan ini tetap dibatasi dengan syarat dan kriteria tertentu yang ditentukan oleh konstitusi, terkhusus ketentuan Pasal 28J UUD NRI 1945.Dalam konteks UU ITE, pembatasan ini sudah dilakukan lewat undang-undang terhadap ruang kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi lewat sarana elektronik. ,” jelas Sugeng
Sementara itu seniman sekaligus aktivis sosial, Inayah Wahid, menyampaikan demokrasi itu bukan hanya bebas memilih saat pemilu atau pendirian partai tapi jugatidak ada pembatasan berlebihan terhadap kebebasan ber expresi contohnya dalam bidang seni seperti pelarangan pemutaran film dan buku tertentu karena dianggap memiliki unsur dilarang atau hal tertentu.” Yang saat ini viral adalah pembatasan dalam pembuatan mural dimana mural dianggap tidak berijin dan melanggar ketertiban masyarakat,” jelas Inayah.
Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber lain yaitu Peneliti Balitbangkumham Bapak Tony Yuri Rahmanato ( Peneliti Balitbangkumham), Bapak Bhima Yudhistira Adhinegara ( Direktur Celios Center Of Economics and law studie) serta anggota DPR RI , Bapak Artelia Dahlan dan Ibu Ricca Angreini ( Dosen Universitas Pancasila) serta di moderatori Fristian Griec. Kegiatan dihadiri oleh peserta yang terdiri dari praktisi,akademisi dan masyarakat umum dari seluruh Indonesia.(Humas)
 (3)-120x86.png)
