Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum menjajaki kerja sama dengan Kementerian Koperasi sebagai langkah awal membangun kolaborasi strategis antarkementerian dalam mendukung perumusan kebijakan yang lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Penjajakan kerja sama berlangsung di Ruang Rapat Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama (Hukerma) Kementerian Koperasi, Kamis (1/10), dan dihadiri Sekretaris BSK Hukum, Kepala Biro Hukerma Kementerian Koperasi, jajaran Kementerian Koperasi, serta Tim Kerja Sama Forum Kolaborasi Kebijakan (FKK).
Dalam pertemuan tersebut, BSK Hukum memperkenalkan peran dan mekanisme kolaborasi FKK sebagai wadah sinergi antarkementerian dalam mengidentifikasi isu strategis, memperkuat analisis, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis data dan kebutuhan di lapangan.
Kementerian Koperasi menyambut positif penjajakan kerja sama tersebut. Kolaborasi melalui FKK dinilai dapat menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus mendorong penyusunan kebijakan yang lebih terintegrasi dan mengurangi ego sektoral.
Salah satu fokus yang dibahas adalah peluang kolaborasi dalam mendukung program prioritas pemerintah, khususnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kerja sama ini diharapkan dapat difasilitasi melalui kajian kebijakan yang mendukung pemetaan dan mitigasi berbagai persoalan, termasuk aspek hukum dalam pelaksanaannya.
Sekretaris BSK Hukum menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian untuk memastikan kebijakan yang dirumuskan memiliki dasar analisis yang kuat serta mampu menjawab tantangan implementasi. Sebagai tindak lanjut, kedua pihak akan mendorong koordinasi lebih lanjut dalam penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai landasan kolaborasi antara BSK Hukum dan Kementerian Koperasi. Melalui penjajakan ini, BSK Hukum terus memperkuat perannya sebagai strategic think tank Kementerian Hukum dengan membangun jejaring kolaborasi kebijakan lintas kementerian, sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat semakin tepat sasaran dan berdampak.
