Pentingnya Pengelolaan Arsip di Lingkungan Balitbang Hukum dan HAM
(13/02) Jakarta, Bagian Humas dan Tata Usaha Balitbang Hukum dan HAM mengadakan Workshop Pengelolaan Sistem Informasi Pusat Arsip (SIPA). Workshop...
Pentingnya Partisipasi Public Dalam Proses Pembuatan Regulasi Terkait Kebutuhan Riil WBP Hamil, Menyusui serta Anak Bawaan.
Jakarta (06/04) -Proses pemenuhan hak-hak bagi warga binaan perempuan yang hamil menyusui dan anak bawaan dinilai belum maksimal. Dalam penelitian...
Pentingnya Naskah Akademis Sebagai Dasar Peraturan Perundang-Undangan yang Menyejahterakan Masyarakat
Jakarta (21/07) - Kepala Balitbang Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami, sore hari ini menjadi pemateri dalam acara Pelatihan...
Pentingnya Koordinasi Antara Kanwil dan Pemda
Jakarta (23/03) - Kantor Wilayah Kemenkumham merupakan perpanjangan tangan dari kemenkumham pusat sebagai koordinator sinkronisasi dan harmonisasi perda. Untuk itu...
Pentingnya Koordinasi Antara Kanwil dan Pemda
Jakarta (23/03) - Kantor Wilayah Kemenkumham merupakan perpanjangan tangan dari kemenkumham pusat sebagai koordinator sinkronisasi dan harmonisasi perda. Untuk itu...
Pentingnya Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Kanwil Kemenkumham dalam Penyelesaian Disharmonisasi Daerah
Jakarta (29/04) - Kepala Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, Nurul Diana, menyatakan bahwa dalam penyusunan produk...
Pentingnya Dialog Kinerja dan Peran Pimpinan Tinggi dalam Memenuhi Target Kinerja yang Baik
Jakarta (27/5) - "Penilaian Kinerja merupakan salah satu metode monitoring yang bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang...
Penjelasan Menkumham Soal RUU KUHP
Jakarta (20/09) - Kepala Balitbangkumham mendampingi Menteri Hukum dan HAM dalam Konferensi Pers terkait RUU KUHP yang tengah menjadi perhatian...
PENINGKATAN SDM PENELITI LEWAT KELAS BAHASA INGGRIS
Jakarta (16/07), peneliti Balitbang Hukum dan HAM mengikuti kelas Bahasa Inggris yang difasilitasi oleh UIG English Centre. Kelas yang diikuti...
PENINGKATAN PEMAHAMAN PEGAWAI TENTANG SMART DJA DAN E-MONEY
Jakarta (19/06) - Evaluasi rutin sangat penting untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Balitbang Hukum dan HAM. Salah satunya evaluasi...
 (3)-120x86.png)
Badan Strategi Kebijakan Hukum merupakan salah satu Unit Kerja Eselon I (UKE-I) di lingkungan Kementerian Hukum RI, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum