Jakarta (23/03) – Kantor Wilayah Kemenkumham merupakan perpanjangan tangan dari kemenkumham pusat sebagai koordinator sinkronisasi dan harmonisasi perda. Untuk itu Kanwil Kemenkumham harus mempersiapkan diri dengan cara mempersiapkan perancang hukum yang baik. Akademisi Universitas Tomakaka, Rahmat Idrus, menyatakan untuk bisa memberikan pelayanan yang baik, harus memiliki SDM yang profesional. “karena sebagai koordinator, harus bisa mempersiapkan dengan tenaga profesional, dan saat ini tenaga kita perlu ditingkatkan lagi,” jelas Rahmat.
Dalam paparannya, Rahmat juga menyampaikan untuk membuat revitalisasi berhasil harus ada tiga unsur yang mendukungnya yaitu perlu pembenahan struktur hukum, yang kedua pembenahan kelembagaan, dan yang ketiga adalah pembentukan budaya hukum. “Jika ketiga hal ini dilakukan maka setiap peraturan pasti dapat diterima dengan baik oleh masyarakat,” tambah Rahmat.
Alexander Palti, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Sulawesi Barat, menyampaikan bahwa ke depannya Kanwil Kemenkumham Sulbar akan meningkatkan koordinasinya dengan pemda, bahkan sampai ke tingkat desa. “Ke depannya kita akan meningkatkan komunikasi dan koordinasi hingga tingkat desa, karena kami tidak bisa bekerja sendiri, harus ada partisipasi dari masyarakat dan pemerintah daerah hingga tingkat desa,” jelas Alexander.
OPini Kanwil Kemenkumham Sulbar ini merupakan rangkaian dari kegiatan OPini yang diadakan secara daring di 33 Kanwil di seluruh Indonesia. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Balitbangkumham, Sri Puguh Budi Utami, dan mengundang Arianto, Kepala Biro Hukum Setda Sulawesi Barat, dan Josefhin Mareta, Peneliti Balitbangkumham, sebagai Narasumber. (*Humas)
 (3)-120x86.png)
