Jakarta (24/03)- Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya, sebaliknya negara mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya. Namun, ada beberapa kondisi yang menyebabkan seseorang bisa kehilangan status kewarganegaraan.” Misalnya, anak dari hasil pernikahan campuran dengan warga negara asing,” jelas Muhaimin yang merupakan Peneliti Ahli Muda Balitbangkumham dalam kegiatan OPini pagi ini.
Muhaimin juga menjelaskan menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Pasal 57 adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dimana salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan tersebut akan berdampak hilangnya status kewarganegaraan jika WNI tersebut mengikuti aturan hukum negara asal pasangannya. Perihal dengan anak mereka yang tidak memiliki dokumen WNI berupa KTP elektronik maka dikenakan tenggat waktu sampai usia 21 tahun untuk memilih status kewarganegaraan. Setelah melewati tenggat waktu yang ditentukan mereka tidak memilih status kewarganegaraan maka dikenakan status hukum sebagai warga Negara Asing. “Sementara berdasarkan penelitian sangat banyak sekali anak hasil perkawinan campuran yang tidak sadar atau terlewat untuk mendaftarkan status kewarganegaraan anaknya. Ini menciptakan problematika tersendiri yang mengakibatkan anak tersebut dianggap sebagai WNA murni,” terang Muhaimin.
Muhaimin juga menerangkan seringkali orangtua enggan mengurus pilihan warga negara anaknya karena khawatir segala fasilitas yang diperoleh anak selama ini akan hilang. Misalnya soal pendidikan luar negeri, dimana anak hasil pernikahan campur mendapatkan jaminan biaya pendidikan di negara salah satu orang tuanya. “Kadang mereka masih berharap ketika selesai kuliah mereka masih bisa memilih kewarganegaraan, sementara yang terjadi adalah ketika kembali ke Indonesia ternyata usianya sudah lebih dari 21 tahun,” pesan Muhaimin.
Kegiatan Opini dengan tema ” Kehilangan Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ” yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung juga menghadirkan narasumber lain yaitu Derita Prapti Rahayu, Lektor Kepala Universitas Bangka Belitung dan Lalu Asyraf Suryadin yang merupakan Kepala Dinas P3ACSKB Bangka Belitung. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Balitbangkumham, Sri Puguh Budi Utami dan Kepala Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau, Timbul Daniel L.Tobing. Lebih dari 1000 peserta dari seluruh Indonesia berpartisipasi dalam diskusi ini baik melalui aplikasi zoom maupun youtube. (*Humas)
