Jakarta (20/09) – Kepala Balitbangkumham mendampingi Menteri Hukum dan HAM dalam Konferensi Pers terkait RUU KUHP yang tengah menjadi perhatian publik. Menteri Hukum dan HAM menjelaskan perubahan KUHP serta penjelasan untuk masing-masing pasal yang sering dipermasalahkan. Meski Presiden Jokowi telah memerintahkan untuk menunda pengesahan RKUHP, namun Yasonna berpendapat penjelasan ini dilakukan untuk merespon kegelisahan dalam masyarakat.
Berikut penjelasan masing-masing pasal tersebut:
Penghinaan Presiden dan Wapres
Pasal ini sebelumnya tidak ada di KUHP lama, kemudian dicantumkan dalam Pasal 219yang berbunyi”Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Pressiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.”
Menurut Menkumham, pasal ini merupakan delik aduan yang dilakukan secara tertulis oleh presiden atau Wapres dan terdapat pengecualian jika dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Istilah penghinaan sebenarnya merujuk pada penyerangan harkat dan martabat presiden yang dilakukan di muka umum dengan tujuan memfitnah. Sehingga, ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan atau mengurangi kebebasan mengajukan kritik atau pendapat yang berbeda atas kebijakan pemerintah.
Yasonna mencontohkan, jika ada masyarakat yang menghinanya karena tidak becus dalam merumuskan perundang-undangan, itu tidak termasuk dalam pasal ini karena menyerangnya sebagai pejabat publik, bukan sebagai persona/ individu.
Pasal lainnya yang berkaitan dengan penghinaan antara lain pasal 241, 247 dan 354. Ketiganya merupakan delik materiil yang dapat dipidana apabila mengakibatkan terjadi huru-hara atau kerusuhan di tengah masyarakat.
Pembiaran Unggas
Pasal 278 tentang Pembiaran Unggas yang berbunyi “Setiap orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain dipidana dengan denda paling banyak kategori II.”
Pasal ini tertulis di pasal 548 KUHP lama sebagai berikut: “barangsiapa tanpa wenang membiarkan unggas ternahknya berjalan di kebun, di tanah yang sudah ditaburi, ditugali atau ditanami, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.”
Ketentuan pasal ini merupakan materi yang sebelumnya telah diatur dalam KUHP lama, dan saat in di wilayah pedesaan masih diperlukan untuk melindungi para petani.
Mempertunjukkan alat kontrasepsi
Pasal 534 KUHP lama, “Barangsiapa secara terang-terangan mempertunjukkan sesuatu sarana untuk mencegah kehamilan maupun secara terang-terangan atau tana diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, meunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau perantaraan (diensten) yang demikian itu, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga riibu rupiah.
Pasal 414 KUP baru “Setiap orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan kepada Anak dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.”
Ketentuan ini dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada anak agar terbebsa dari seks bebas. Terdapat beberapa pengecualian untuk pasal ini antara lain, tidak menjerat kepada orang yang telah dewasa; dikecualikan jika untuk pencegahan penyakit menular, kepentingaan pendidikan dan untuk ilmu pengetahuan; tidak dipidana jika yang melakukan adalah relawan yang kompeten yang ditunjuk oleh pejabat berwenang. Ketentuan ini lebih lanjut diatur dalam Undang-undang Kesehatan.
Aborsi
Pasal 347 KUHP lama “Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
Pasal 470 KUHP baru ” Setiap orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun”
Keterangan: pasal ini telah ada di KUHP lama dan diperbaiki dengan ancaman pidana lebih rendah. Ketentuan ini juga dikecualikan bagai korban perkosaan/ indikasi medik untuk melakukan tindakan pengguguran. Mekanismenya mengacu pada UU Kesehatan.
Penggelandangan
Pasal 505 lama “Barangsiapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan”
Pasal 431 KUHP baru “Setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.
Keterangan: ancaman pidana dalam pasal ini bukan merupakan pidana perampasan kemerdekaan (penjara) melainkan denda. Messki begitu, dapat dijatuhkan pidana alternatif berupa pengawasan atau kerja sosial atau dikenakan tindakan seperti kewajiban mengikuti pelatihan kerja.
Perzinahan dan Kohabitasi
Hubungan seks di luar nikah atau zina dapat dijerat dengan Pasal 417 dan 419. Pasal 417 ayat 2 menjelaskan orang yang berzina bukan dengan pasangan sah menikah dipidana penjara selama satu tahun. Sementara Pasal 419 ayat 1 menjelaskan orang yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan atau kohabitasi dipidana enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
Pasal perzinahan menurut Yasonna bukan untuk mencampuri ranah privat melainkan untuk menyesuaikan konteks nilai-nilai masyarakat Indonesia -bukan masyarakat kota besar. Selain itu, pasal ini merupakan delik aduan yang terbatas yaitu hanya bisa diadukan oleh orang-orang yang paling terkena dampak yaitu suami/ istri, orang tua dan anak.
Khusus untuk pasal kohabitasi, aduan juga dapat dilakukan oleh kepala desa atau dengan sebutan lain sepanjang mendapatkan persetujuan tertulis dari suami/ istri, anak dan orangtua. Selain itu, pengaduan juga dapat ditarik.
Korupsi
Pasal ini merupakan ketentuan baru yang tercantum dalam Pasal 603, ‘Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.
Ketentuan ini dibuat sebenarnya untuk sinkronisasi antara pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor yang mengancamkan untuk setiap orang lebih tinggi dari ancaman minimum khusus bagi penyelenggara negara. Dalam pasal 2 UU Tipikor disebutkan ancaman minimum khusus paling rendah 4 tahun untuk umum dan pasal 3 menyebutkan ancaman minimum khusus paling rendah 1 tahun untuk penyelenggara negara. Pasal ini disusun dengan pemikiran seharusnya penyelenggara mendapatkan ancaman pidana yang lebih berat.
 (3)-120x86.png)
