Jakarta (21/07) – Kepala Balitbang Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami, sore hari ini menjadi pemateri dalam acara Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Pusdiklat Fungsional HAM BPSDM dengan tema “Pemanfaatan Hasil Penelitian Hukum dalam Rangka Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”. Dalam materinya Utami menyampaikan bahwa perlu ditanamkan dalam hati nurani setiap perancang bahwa peraturan yang dibuat demi kesejahteraan bersama. “Harus benar-benar dicanangkan, dalam hati masing-masing kita bahwa setiap peraturan itu adalah demi kesejahteraan bersama semua pihak, bukan demi kepentingan masing-masing,” jelas Utami.
Selanjutnya Utami menambahkan, saat ini banyak sekali peraturan yang didisharmonisasi, bahkan beberapa diantaranya belum pernah diterapkan, disebabkan karena kurangnya pemanfaatan penelitian dalam menetapkan peraturan perundang-undangan. “Pemanfaatan penelitian hukum masih belum maksimal digunakan, bahkan di Balitbang Hukum dan HAM sendiri baru sebesar 55% yang dimanfaatkan, padahal penting adanya dasar naskah akademis yang baik agar disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dibuat bisa diminimalisir,” tambah Utami.
Dalam kegiatan ini, Utami juga menyampaikan secara singkat bagaimana prosedur pembuatan naskah akademis sebagai dasar pembuatan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini diikuti secara daring oleh para Jabatang Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan yang berasal dari BPOM, Kemenkop UKM, BKN, dan Pemerintah Daerah dari seluruh wilayah Indonesia. (*Humas)
