Depok – Integrasi sistem kebijakan antar-Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah terus didorong di lingkungan Kementerian Hukum. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan apel pagi bersama pada Senin (12/10), dengan Sekretaris Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, Dwi Harnanto, bertindak sebagai pembina apel.
Apel pagi ini diikuti oleh pegawai BPSDM Hukum, BSK Hukum, peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II, serta peserta MagangHub.
Dalam arahannya, Dwi menyampaikan bahwa BSK Hukum memiliki peran strategis dalam menghasilkan analisis dan rekomendasi kebijakan hukum yang berkualitas. Untuk mendukung peran tersebut, BSK Hukum menginisiasi pembentukan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) dan pengembangan Legal Policy Hub sebagai wadah kolaborasi dan interoperabilitas hasil analisis kebijakan.
Inisiatif ini bertujuan memperkuat keterhubungan hasil analisis kebijakan dari berbagai K/L dan Pemerintah Daerah agar lebih komprehensif, terintegrasi, dan saling melengkapi. Oleh karena itu, dukungan serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mewujudkan integrasi kebijakan yang efektif.
“Dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mewujudkan integrasi kebijakan yang efektif,” ujar Dwi.
Lebih lanjut, Dwi menjelaskan bahwa BSK Hukum telah menyelenggarakan tiga kegiatan Policy Talk yang membahas isu ketahanan pangan, ketahanan energi, serta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau pemerintahan digital. Kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi untuk menghimpun beragam perspektif, bertukar informasi, serta mengeksplorasi pendekatan dalam merespons berbagai permasalahan kebijakan.
Melalui FKK dan Legal Policy Hub, integrasi sistem kebijakan diharapkan dapat mempermudah pertukaran informasi, memperkuat koordinasi antar-K/L dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan pemanfaatan hasil analisis kebijakan. Upaya ini juga diharapkan mampu meminimalkan tumpang tindih analisis, memperkuat sinergi antar-pemangku kepentingan, dan mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih sistematis dan berbasis analisis.
BSK Hukum terus mendorong kolaborasi dan interoperabilitas sistem kebijakan sebagai langkah strategis dalam membangun ekosistem kebijakan hukum yang terintegrasi, logis, dan saling menguatkan. Dengan dukungan seluruh K/L dan Pemerintah Daerah, FKK dan Legal Policy Hub diharapkan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas perumusan kebijakan hukum di Indonesia agar semakin efektif dan berdampak.
