Jakarta – Tim Kajian Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) melaksanakan kegiatan Advokasi Hasil Analisis Kebijakan Tahun 2023 dan Monitoring Hasil Analisis Kajian Tahun 2022, bertempat di Borobudur Hotel pada tanggal 29 November – 1 Desember 2023. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu pelaksanaan tugas dan fungsi BSK Kumham sebagai Lembaga yang menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Sebagai pembuka kegiatan, Kepala BSK Kumham Dr. Y. Ambeg Paramarta menyampaikan bahwa di tahun 2023 terdapat 45 analisis kebijakan yang telah dikerjakan. Ia juga menambahkan bahwa di tahun 2022 terdapat 57 judul analisis kebijakan yang telah dihasilkan. “Maka kegiatan Advokasi Kebijakan ini menjadi wadah bagi para analis kebijakan di BSK Kumham dan Unit Kerja Eselon I Kemenkumham untuk menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) sekaligus memberikan informasi di tahun 2024 akan dilakukan Implementasi kebijakan seperti apa,” ujar Ambeg.
Dalam kegiatan ini juga dihadirkan dua narasumber ahli yaitu Tri Widodo Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Fadillah Putra Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya. Tri Widodo menyampaikan bagaimana tahapan siklus kebijakan memiliki beragam versi, hingga akhirnya di sederhanakan oleh LAN menjadi 4 siklus.
Siklus tersebut adalah agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan, yang merupakan rangkuman dari banyak mahzab utamanya berdasarkan Dunn, Patton dan Savicky, serta Mustopadidjaja. Narasumber kedua, Fadillah Putra menyampaikan bahwa siklus evaluasi kebijakan dapat menjadi target analisis kebijakan publik, mengingat masih lemahnya kebijakan publik dalam proses tersebut. Fadillah menambahkan selain kemampuan analisis para analis kebijakan juga harus memiliki kemampuan politik, hal ini diperlukan untuk dapat meyakinkan stakeholder untuk mendukung kebijakan tersebut. (*Humas)
 (3)-120x86.png)
