Jakarta (15/09) – Balitbang Hukum dan HAM pagi ini mengadakan pengisian survei Manajemen Resiko sebagai tindak lanjut dari kegiatan Sosialisasi Evaluasi Penerapan Manajemen Resiko yang diadakan kemarin siang. Pengisian survei ini dilakukan secara bersama sekaligus sebagai bentuk evaluasi dari setiap kegiatan sosialisasi manajemen resiko yang sudah dilakukan oleh Balitbang Hukum dan HAM.
Sekretaris Balitbang Hukum dan HAM, Yayah Mariani, mengatakan bahwa pengisian survei ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, harus sesuai dengan bukti konkrit karena nantinya dapat mempengaruhi resiko kejadian berdampak negatif yang terjadi di lingkungan Balibang Hukum dan HAM. “Itu kenapa kita tidak bisa sembarangan dalam mengisi survei ini, karena harus berdasar dari data dokumen pendukung dan aplikasi yang tersedia di Balitbang Hukum dan HAM,” jelas Yayah.
Manajemen resiko merupakan salah satu bentuk pendekatan metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk: penilaian resiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan pemberdayaan/pengelolaan sumber daya.
Harapannya dengan penerapan manajemen resiko yang baik dapat mengurangi residu yang telah terjadi tidak melebihi resiko, Semua kejadian berdampak negatif tinggi, telah dikelola risikonya atau telah diidentifkasi dalam analisis risiko UPR, Seluruh target Target Kinerja/Perjanjian Kinerja tahunan telah tercapai, serta Penanganan risiko yang berhasil pada periode penerapan tahun sebelumnya telah masuk dalam sistem pengendalian.
Kegiatan pengisian survey ini diikuti oleh Pimti Pratama dan pegawai di lingkungan Balitbang Hukum dan HAM secara daring. (*Humas)
