BALITBANGKUMHAM AJAK SELURUH UNIT UTAMA MENGEMBANGKAN SIPKUMHAM

JAKARTA(17/5/2019)- Balitbangkumham akan mengembangkan Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM (SIPKUMHAM) bekerjasama dengan USAID dan The Asia Foundation (TAF). Kepala Balitbang Hukum dan HAM, Asep Kurnia, menyatakan SIPKUMHAM akan menjadi database isu hukum, HAM dan pelayanan publik yang dapat digunakan oleh seluruh unit utama di Kemenkumham. Sebelumnya, SIPKUMHAM dikembangkan secara mandiri oleh Balitbang Hukum dan HAM. Sistem ini memuat data dan informasi terkait permasalahan hukum dan HAM yang diinput secara manual oleh petugas di kantor wilayah. Kasubbid Pengembangan TI, Machyudie, mengatakan proses manual memiliki kelemahan. “Data yang terkumpul jadi tidak update dan tergantung pada komitmen petugas input,” jelas Machyudie. Rencananya akan ada pembaharuan dalam hal input data. Data akan diambil dengan sistem crawling dari media online dan media sosial. “Dengan sistem yang demikian maka data akan realtime dan update,” imbuh Yudhie. Selain itu, untuk mendukung kinerja kementerian, SIPKUMHAM akan memuat isu terkait pelayanan publik Kemenkumham. Ketua Tim Pelaksana Kerjasama sekaligus Kepala Pusjianbang Kebijakan, Aman Riyadi, menjelaskan pentingnya sistem ini bagi Kemenkumham. Menurutnya, sistem ini dapat menjadi sumber data untuk pembuatan kebijakan di eselon 1. Kemampuan SIPKUMHAM untuk menyisir berita secara komprehensif dan realtime memungkinkan, pejabat dapat merespon isu dengan cepat. “Besok ketika ada isu terkait Kemenkumham kita tidak lagi kebingungan mencari datanya,” jelas Aman. Rencana Balitbangkumham mengembangkan SIPKUMHAM didukung penuh oleh unit utama lain. Kasub Analisa dan Strategi Komunikasi Ditjen Pemasyarakatan, Munadhiroh menyatakan apresiasinya. “Kami menyambut baik inisiatif Balitbangkumham, kami harap sistem ini dapat membantu kami merespon isu dengan cepat. Kami pasti akan membantu proses pengembangan nanti,” ungkap Munadhiroh. Kepala Biro Perencanaan, Iwan Kurniawan, mengapresiasi inisiatif ini. Iwan hanya menghimbau Balitbangkumham untuk mendiskusikan inisiatif ini dengan Pusdatin Sekretaris Jenderal agar tidak ada tumpang tindih sistem. Menurut Aman Riyadi, tumpang tindih ini dapat diantisipasi dengan menyusun Grand Design Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti Memanfaatkan TI dengan melibatkan seluruh unit utama. “Ini mengapa pertemuan hari ini penting, agar pengembangan SIPKUMHAM ini sinergis dan sesuai kebutuhan seluruh unit utama,” tutup Aman. (*Humas)