Jakarta, 2 Juli 2026 – Kementerian Hukum menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Kementerian Hukum Tahun 2026 di Graha Pengayoman, Jakarta. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan kinerja pada semester pertama, sekaligus menyusun langkah strategis dalam mencapai target kinerja hingga akhir tahun.
Rapat koordinasi dihadiri oleh Menteri Hukum, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), jajaran Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian Hukum, serta para mitra strategis Kementerian Hukum.
Dalam laporannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja Semester I Tahun 2026, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program, serta merumuskan langkah-langkah strategis guna memastikan seluruh target dan tujuan Kementerian Hukum dapat tercapai secara optimal.
Lebih lanjut, Nico Afinta berharap seluruh rencana kerja pada Semester II Tahun 2026 dapat terlaksana dengan baik melalui penguatan koordinasi, kolaborasi, dan komitmen seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum.
Pada kesempatan tersebut, Menteri PANRB, Rini Widyantini, menyampaikan apresiasinya atas peningkatan capaian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum. Menurutnya, berbagai kemajuan yang telah diraih perlu terus diperkuat melalui peningkatan integritas organisasi serta kualitas akuntabilitas kinerja.
“Penguatan integritas dan kualitas akuntabilitas kinerja merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan tata kelola yang semakin kuat, Kementerian Hukum akan mampu menghadirkan layanan hukum yang terpercaya, memberikan kepastian hukum, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PANRB juga menyerahkan penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada delapan Kantor Wilayah Kementerian Hukum sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dalam membangun birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Sementara itu, dalam sambutan pembukaannya, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa seluruh capaian yang diraih Kementerian Hukum merupakan bagian dari pelaksanaan amanah untuk mendukung dan mewujudkan program-program prioritas Presiden.
Ia menyampaikan bahwa keberhasilan yang dicapai hingga saat ini merupakan hasil kerja keras, dedikasi, dan kolaborasi seluruh jajaran Kementerian Hukum.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum atas kerja keras dan dedikasinya. Seluruh capaian yang kita raih hari ini merupakan hasil kerja bersama dalam menjalankan amanah untuk mendukung program prioritas Presiden,” ungkap Menteri Hukum.
Menteri Hukum juga menegaskan bahwa setiap Unit Kerja Eselon I memiliki peran, program, dan capaian strategis yang saling mendukung dalam mewujudkan tujuan organisasi. Salah satu unit yang mendapat perhatian khusus adalah Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum).
Menurutnya, BSK Hukum kini telah bertransformasi menjadi unit yang memiliki posisi sangat strategis dalam proses perumusan kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum.
“BSK Hukum dahulu dikenal hanya sebagai unit yang sekadar ada. Namun saat ini, BSK Hukum menjadi salah satu unit yang sangat strategis dan penting. Tidak ada kebijakan yang saya keluarkan atau saya tandatangani tanpa terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari BSK Hukum,” tegas Supratman Andi Agtas.
Pernyataan tersebut menjadi pengakuan atas semakin kuatnya peran BSK Hukum sebagai think tank Kementerian Hukum yang menghasilkan analisis, kajian, dan rekomendasi kebijakan berbasis data dan bukti (evidence-based policy). Melalui penguatan fungsi strategis tersebut, BSK Hukum diharapkan terus memberikan kontribusi dalam mendukung penyusunan kebijakan hukum yang berkualitas, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional.
