Depok – Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum (Pusyankum), Hadiyanto, bersama perwakilan pegawai Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum mengikuti kegiatan Community of Practice (CoP) yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dengan tema “Pancasila sebagai Kompas Moral dan Etika Pengembangan Kompetensi ASN di Bidang Hukum”, Kamis (30/7).
Kegiatan yang berlangsung di Kelas BPSDM Hukum ini diikuti oleh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum, termasuk jajaran BSK Hukum, baik secara luring maupun daring melalui Zoom Meeting dan kanal YouTube BPSDM Hukum.
Penyelenggaraan Community of Practice ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi aparatur sipil negara, tidak hanya dari aspek teknis, tetapi juga dalam pembentukan karakter, integritas, dan etika yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Penguatan tersebut diharapkan mampu menciptakan ASN yang profesional, berintegritas, serta senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
Dalam paparannya, Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi pedoman utama dalam setiap proses pengembangan kompetensi ASN. Menurutnya, keberhasilan pembangunan sumber daya manusia aparatur tidak hanya diukur dari penguasaan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga dari kemampuan menjaga integritas, menjunjung tinggi etika, serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas.
Melalui forum Community of Practice ini, para peserta memperoleh penguatan konseptual mengenai peran Pancasila sebagai landasan moral bagi ASN, sekaligus berbagi pengalaman dan praktik baik dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut di lingkungan kerja. Forum ini menjadi wadah pembelajaran kolaboratif yang mendorong terciptanya budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Partisipasi BSK Hukum dalam kegiatan ini merupakan wujud komitmen untuk terus mengembangkan kompetensi sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara profesional, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
