Jakarta, 5 November 2025 — Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum menerima audiensi dari Ikatan Nasional Analis Kebijakan Indonesia (INAKI). Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala BSK Hukum Andry Indrady, para Pimpinan Tinggi Pratama BSK Hukum, serta perwakilan Jabatan Fungsional (JF) Analis Kebijakan BSK Hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dan berbagi informasi mengenai peran strategis Analis Kebijakan, sekaligus menjajaki peluang kerja sama antara INAKI dan BSK Hukum.
Acara dibuka oleh Sekretaris BSK Hukum, Dwi Harnanto, yang menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan profesi Analis Kebijakan di lingkungan pemerintahan.
Kegiatan dibuka oleh Sekretaris BSK Hukum, Dwi Harnanto, yang menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan profesi Analis Kebijakan.
Selanjutnya, sambutan disampaikan oleh Wakil Ketua Umum I INAKI, Bina Haria Wibisana, yang menyampaikan bahwa INAKI hadir sebagai wadah profesional bagi para Analis Kebijakan di seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BSK Hukum, Andry Indrady, menyampaikan apresiasi atas kunjungan INAKI dan menyambut baik peluang kolaborasi yang dibahas. Beliau menjelaskan bahwa BSK Hukum memiliki platform Legal Policy Hub, yang menjadi ruang kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Legal Policy Hub dibangun dengan pendekatan pentahelix, sebagai upaya menciptakan ekosistem kolaborasi yang adaptif dan partisipatif. Tujuannya agar kebijakan publik yang dihasilkan bersifat holistik, efektif, efisien, dan berbasis bukti,” jelas Andry.
Lebih lanjut, beliau menjabarkan berbagai aktivitas dalam Legal Policy Hub, antara lain Forum Komunikasi Kebijakan melalui perjanjian kerja sama, Policy Talks tematik, penyusunan policy brief dan policy recommendation, pelatihan bagi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, serta pengembangan platform Legal Policy Hub.
Andry juga mengajak para Analis Kebijakan yang tergabung dalam INAKI untuk aktif berperan dalam berbagai kegiatan tersebut.
“Analis kebijakan harus terus membangun jejaring dan kolaborasi lintas sektor agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam perumusan kebijakan publik,” pungkasnya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi BSK Hukum dan INAKI untuk memperkuat sinergi dalam pengembangan kapasitas dan peran strategis Analis Kebijakan di Indonesia.
 (3)-120x86.png)
