Tim Kajian di lingkungan Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) menggelar audiensi progress analisis kebijakan bersama Kepala BSK Hukum, Andry Indrady. Kegiatan tersebut turut didampingi Sekretaris BSK Hukum serta para Kepala Pusat, sebagai bagian dari penguatan kualitas perumusan kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum.
Audiensi ini bertujuan untuk memaparkan konsep dan progres hasil kajian yang tengah diproses oleh masing-masing pusat, sekaligus memperoleh arahan strategis dari Kepala BSK Hukum sebelum memasuki tahap selanjutnya. Audiensi diawali dengan pemaparan dari Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P4H). Pusat ini menyampaikan dua kajian, yakni Kajian Permenkum 38 Tahun 2025 tentang Kelas Jabatan yang diketuai Nevey Varida Aryani, serta Kajian Pola Hubungan dan Mekanisme Kerja yang diketuai Sujatmiko.
Selanjutnya, Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum (Pusyankum) memaparkan Kajian Flexible Working Arrangement (FWA) di lingkungan Kementerian Hukum yang diketuai Bintang Meini Tambunan, serta Kajian Pelayanan Publik yang diketuai Ai Solihah.
Dari Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum, Hardiyanto menyampaikan Kajian Pengembangan Aplikasi serta Kajian Manajemen Infrastruktur.
Sementara itu, Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum (PusEva) memaparkan Kajian Pedoman Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Manajerial di lingkungan Kementerian Hukum yang diketuai Fitriyani, serta Kajian Implementasi Sistem Kerja ASN di Kementerian Hukum yang diketuai Maria Lamria.
Dalam arahannya, Kepala BSK Hukum menekankan agar setiap kajian disusun secara komprehensif, berbasis data, serta menghasilkan rekomendasi yang aplikatif. Ia juga mengingatkan pentingnya keselarasan antara hasil analisis dengan kebutuhan strategis Kementerian Hukum, sehingga setiap rekomendasi kebijakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi organisasi.
Audiensi berlangsung interaktif dan konstruktif, mencerminkan komitmen BSK Hukum dalam menghadirkan kebijakan yang berbasis eviden serta mendukung tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil.
