Jakarta (15/10) Pandemi Covid 19 membuat musisi dan para penikmat musik makin bergantung pada platform streaming musik. Sistem pemutaran musik lewat platform digital memang mempermudah proses distribusi musik. Namun, pemerintah dan pelaku industri musik harus menghadapi tantangan distribusi royalti yang masih karut-marut.
Dalam rangka memperingati Hari Dharma Karyadhika 2020, Balitbangkumham mengajak masyarakat untuk mengulas pengelolaan royalti musik melalui OPini seri 10. OPini kali ini mengangkat tema “Strategi Kelola Royalti Musik Digital di Tengah Pandemi. Hadir empat narasumber utama dalam gelaran kali ini, Nevey Varida, S.H., M.H. (Peneliti Balitbangkumham), Prof. Agus Sardjono (Guru Besar FH UI), Marcell Siahaan (Musisi Indonesia), dan Agung Damarsasongko, S.H., M.H (Kasubdit Pelayanan Hukum, DJKI).
Peneliti Balitbangkumham, Nevey Varida, menyampaikan bahwa saat ini indonesia belum memiliki dasar hukum yang kuat dalam pengaturan royalti dari platform digital. Padahal studi terbaru menyatakan sebagian besar generasi milenial secara rutin memakai platform digital untuk memutar musik. “Selain dasar hukum, database sistem musik untuk mendukung itu juga belum tersedia,” terangnya.
Prof. Agus Sardjono mengungkapkan pendapat yang senada. Menurutnya, perlu ada aturan pelaksana termasuk soal pembagian jatah royalti dalam kontrak kerja. Meski pembagian royalti sudah dibahas antar pemilik hak terkait, pada praktiknya tidak semua pihak mendapatkan royalti secara adil. “Pemerintah harus bisa memberikan pedoman dan batasan untuk mendorong agar kontrak dalam hal hak dan kewajiban seimbang,” jelasnya.
Marcell Siahan menambahkan bahwa peraturan hukum yang dibuat harus memuat hal teknis. “Harus ada juklak dan juknisnya,” tuturnya. Ia mencontohkan pasal 18 UU Hak Cipta mengenai Reversionary Rights yang bahkan istilah dalam bahasa Indonesianya saja kita belum ditentukan. Selain itu, perlu sosialisasi terus menerus untuk memberikan pemahaman aturan ini pada masyarakat luas.
Agung Damarsasongko menanggapi bahwa saat ini Ditjen Kekayaan Intelektual bersama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah yang didalamnya mengatur tarif dan mekanisme royalti. RPP ini harapannya bisa menjawab keresahan para pelaku musik terkait regulasi yang ada sekarang. Agung juga menyatakan bahwa saat ini pemerintah sedang membangun database musik dan lagu. “Database musik ini bermanfaat agar penarikan, penghimpunan dan pembagian royalti dapat dilakukan dengan baik,”jelasnya.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Freddy Harris yang membuka OPini menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan kegiatan ini. Momentum ini dianggap tepat karena saat ini DJKI sedang melakukan penyusunan rancangan peraturan pemerintah. “Harapannya Balitbang hukum dan HAM dapat berkontribusi dalam penyusunan ini,” terangnya.
Kepala Balitbangkumham, Sri Puguh Budi Utami, dalam sambutannya menyampaikan bahwa OPIni memang bertujuan untuk mendukung pembuatan kebijakan di unit utama. “Forum ini menjadi dapur dimana kebijakan diramu sebelum akhirnya disajikan, jadi kami sangat terbuka dengan masukan praktisi, akademisi dan masyarakat luas,” ungkap Utami. (*Humas)
