Jakarta (14/09) Balitbang Hukum dan HAM mengadakan Sosialisasi Peningkatan Reformasi Birokrasi bagi pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas. Kegiatan dibuka oleh Kepala Puslit Hukum, Seprizal, yang mewakili Kepala Balitbang Hukum dan HAM.
Sosialisasi hari pertama membahas tiga bagian penting reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM. Pertama, penjelasan Permenkumham Nomor 5 tahun 2018 tentang penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Kedua, pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Ketiga, penerapan Whistle Blowing System di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Ketiga materi disampaikan oleh empat narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.
Berkaitan dengan pembangunan zona integritas WBK/WBBM, Doktor Gurning, Auditor Muda Inspektorat Wilayah 3, mendorong Balitbang Hukum dan HAM untuk mengajukan diri sebagai Unit WBK/WBBM di tahun depan. Menurutnya, meskipun tidak memiliki fungsi pelayanan publik secara langsung, Balitbang Hukum dan HAM dapat memenuhi indikator WBK/WBBM dengan mengevaluasi kebermanfaatan risetnya. Gurning optimis Balitbang Hukum dan HAM dapat mencapai WBK/WBBM mengingat rapor bagus yang sudah diraih Balitbang Hukum dan HAM sebelumnya. “Nilai Reformasi Birokrasi Balitbang Hukum dan HAM kan sudah mencapai angka 89, jadi saya rasa Balitbang pasti mampu untuk jadi unit WBK/WBBM,” terang Gurning.
Kegiatan ini masih berlanjut pada hari Senin, 17 September 2018. Di hari kedua nanti, narasumber akan fokus membahas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). (*Nes)
Editor: Ernie Nurheyanti
 (3)-120x86.png)
