Sinergi pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan penguatan kebijakan terus didorong di lingkungan Kementerian Hukum. Hal tersebut tercermin dalam pelaksanaan apel pagi bersama antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, Senin (28/9), dengan Kepala BSK Hukum, Andry Indrady, bertindak sebagai pembina apel.
Apel pagi tersebut diikuti oleh pegawai BPSDM Hukum, BSK Hukum, peserta Training of Facilitator (ToF), serta peserta MagangHub.
Dalam amanatnya, Andry menekankan bahwa pengembangan sumber daya manusia tidak dapat dipisahkan dari kualitas kebijakan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
“Kebijakan yang baik membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki integritas, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Sebaliknya, sumber daya manusia yang unggul membutuhkan kebijakan yang tepat sebagai arah dalam bekerja,” ujar Andry.
Menurutnya, setiap pelaksanaan tugas perlu berorientasi pada kebijakan Presiden dan tujuan pemerintahan, sekaligus memastikan kehadiran pemerintah dapat dirasakan melalui pelayanan yang optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita harus memastikan bahwa kompetensi yang kita bangun tidak berhenti pada peningkatan kapasitas individu, tetapi mampu diterjemahkan menjadi kinerja dan kebijakan yang berdampak bagi masyarakat,” tambahnya.
Andry menjelaskan, BPSDM Hukum memiliki peran strategis dalam menyiapkan dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia. Sementara itu, BSK Hukum berperan dalam menghasilkan analisis dan rekomendasi kebijakan sebagai bahan dalam mendukung pengambilan keputusan.
Kedua fungsi tersebut perlu berjalan beriringan. Penguatan kompetensi SDM perlu didukung pemahaman terhadap tugas, kebijakan, dan dinamika pemerintahan, sehingga insan Kementerian Hukum mampu menjalankan tugas secara adaptif, profesional, dan berorientasi pada hasil.
“BPSDM Hukum menyiapkan SDM-nya, BSK Hukum menyiapkan arah kebijakannya. Kalau keduanya terintegrasi, kita akan memiliki SDM yang tidak hanya kompeten, tetapi juga mampu menerjemahkan kebijakan menjadi kinerja yang nyata,” jelas Andry.
Ia menambahkan, sinergi antara pengembangan kompetensi dan penguatan kebijakan menjadi bagian penting dalam membangun budaya kerja yang mampu menjawab kebutuhan organisasi sekaligus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.
“Kita ingin membangun ekosistem di mana pengembangan SDM dan kebijakan berjalan dalam satu arah. Kajian memberi arah, SDM yang kompeten memastikan arah itu dapat diimplementasikan dengan baik,” pungkas Andry.
Melalui sinergi BPSDM Hukum dan BSK Hukum, Kementerian Hukum terus memperkuat pengembangan sumber daya manusia dan kualitas kebijakan secara berkelanjutan, guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan yang profesional, responsif, dan berdampak bagi masyarakat.
