Depok, 24 September 2026 – Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III Tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran serta pencapaian target kinerja BSK Hukum hingga periode September (B.09) Tahun Anggaran 2026.
Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan (PPL), Yuditia Nurimaniar, serta dihadiri oleh Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi, para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Tim Pengelola Keuangan BSK Hukum.
Dalam rapat tersebut, Kepala Bagian PPL memaparkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran BSK Hukum sepanjang tahun 2026 hingga periode B.09. Evaluasi dilakukan untuk melihat perkembangan realisasi anggaran sekaligus mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu dilakukan guna mengoptimalkan pelaksanaan anggaran hingga akhir tahun.
Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi anggaran BSK Hukum selaku Unit Kerja Eselon I (UKE I) telah mencapai 73,41 persen, sedangkan realisasi anggaran BSK Hukum selaku Satuan Kerja (Satker) mencapai 72,97 persen. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan anggaran hingga akhir Tahun Anggaran 2026, rapat menetapkan sejumlah langkah strategis. Para PPK diminta mempercepat pelaksanaan belanja dan penyerapan anggaran sesuai target, serta melakukan pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan menjaga deviasi tidak melebihi 5 persen.
Selain itu, BSK Hukum terus mendorong pencapaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sesuai target Kementerian sebesar 96,00 melalui pemantauan dan evaluasi secara berkala pada aplikasi OMSPAN. Pengelola anggaran juga diminta memperhatikan ketepatan waktu pertanggungjawaban UP/TUP, mempercepat revolving UP, serta memastikan penggunaannya sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini, BSK Hukum berupaya memastikan pengelolaan anggaran berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut juga menjadi dasar bagi seluruh unit terkait untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran menjelang akhir Tahun Anggaran 2026.
